Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 2026, institusi pertahanan ini mengantongi modal sosial yang sangat tinggi di mata masyarakat. Survei nasional terbaru Poltracking Indonesia yang dipublikasi pada Juni 2026 mencatatkan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 78,5% (terdiri atas 68% responden yang menyatakan ‘cukup percaya’ dan 10,5% ‘sangat percaya’).
Tingginya angka kepercayaan tersebut berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja TNI yang menyentuh 78,9% (68,8% ‘cukup puas’ dan 10,1% ‘sangat puas’). Sebaliknya, kelompok responden yang menyatakan ‘kurang percaya’ tercatat 14,6% dan ‘sangat tidak percaya’ hanya 1,6%. Pada indikator kepuasan, publik yang merasa ‘kurang puas’ berada di angka 13,6% dan ‘sangat tidak puas’ 2,6%, sedangkan sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab (masing-masing 4,8% untuk indikator kepercayaan dan 4,9% untuk indikator kepuasan).
Legitimasi publik yang kokoh ini merupakan buah perjalanan panjang institusi militer nasional. Merujuk data Kementerian Pertahanan RI, cikal bakal TNI lahir dari situasi darurat perang kemerdekaan ketika Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk pada 5 Oktober 1945 guna membendung agresi Sekutu dan Belanda. Bermula dari fusi berbagai milisi rakyat, mulai dari laskar pemuda, buruh, hingga petani, institusi ini berbenah secara bertahap. Transformasi berlanjut lewat penyesuaian nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat hingga Tentara Republik Indonesia (TRI) guna mengadopsi standar organisasi militer internasional, sebelum akhirnya disatukan secara resmi oleh Presiden Soekarno menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947.
Kematangan TNI kian teruji melewati berbagai pergolakan politik nasional. Pada 1962, angkatan perang dan kepolisian sempat dilebur dalam komando terpusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang menandai era Dwifungsi ABRI. Gelombang Reformasi 1998 kemudian menjadi titik balik krusial dengan lahirnya ketetapan pemisahan peran TNI dan Polri secara resmi pada 1 April 1999. Keputusan historis untuk melepas peran politik praktis dan mengembalikan militer ke fungsi pertahanan profesional inilah yang menjadi fondasi utama TNI dalam merawat kepercayaan tinggi publik hingga saat ini. (Yesi Rahma Mustika)
