Lembaga survei Median merilis hasil riset terbaru mengenai dinamika politik nasional, termasuk tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi serta persoalan prioritas yang dinilai mendesak untuk diselesaikan. Pengambilan data berlangsung pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 melalui wawancara langsung secara tatap muka dengan melibatkan 1.212 responden dari kalangan warga pemilik hak pilih. Survei ini menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat yang proporsional menurut wilayah provinsi dan jenis kelamin.
Terkait tingkat kepercayaan terhadap institusi, Presiden menduduki peringkat teratas dengan angka kepercayaan publik mencapai 73,6%, sementara responden yang menyatakan tidak percaya sebesar 19,8% dan sisanya 6,6% tidak tahu atau tidak menjawab. Sosok pimpinan daerah dan pimpinan negara lainnya turut memperoleh angka kepercayaan yang tinggi, yakni Gubernur sebesar 71,1%, Bupati atau Walikota sebesar 70,3%, serta Wakil Presiden sebesar 70,2%. Di jajaran aparat pertahanan dan penegak hukum, TNI mencatat angka kepercayaan 69,3%, disusul KPK sebesar 58,4%, Mahkamah Konstitusi sebesar 56,9%, dan Kejaksaan Agung sebesar 50,8%.
Sebaliknya, catatan minor terlihat pada sejumlah lembaga politik dan penegak hukum lain. Partai Politik hanya mencatatkan tingkat kepercayaan 45,2% dengan 42,1% responden menyatakan tidak percaya. Polri memperoleh angka kepercayaan 43,2%, namun angka ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian lebih besar yakni mencapai 48%. Posisi terbawah ditempati oleh DPR RI yang mencatat tingkat kepercayaan paling rendah yakni 37,3%, di mana mayoritas publik atau sebanyak 53,3% responden secara tegas menyatakan tidak percaya terhadap lembaga legislatif tersebut.
Di samping peta kepercayaan institusi, temuan survei melalui pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa isu korupsi masih menjadi kekhawatiran terbesar masyarakat. Sebanyak 27,1% responden secara spontan menilai korupsi yang merajalela di era pemerintahan Prabowo sebagai masalah paling utama yang harus segera dituntaskan.
Selain pemberantasan korupsi, persoalan ekonomi dan kesejahteraan hidup mendominasi daftar pekerjaan rumah pemerintah menurut pandangan warga. Kondisi ekonomi yang dinilai menurun menjadi perhatian bagi 12,4% responden, disusul sulitnya mencari lapangan kerja sebesar 10,1%, masalah kemiskinan sebesar 7,4%, serta harga kebutuhan pokok yang kian mahal sebesar 5,3%. Sejumlah responden lain turut menyoroti bidang pendidikan yang dinilai kurang diperhatikan sebesar 5,1%, nilai tukar rupiah sebesar 4,3%, tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang dinilai boros dan belum tertata sebesar 3%, pemerataan pembangunan sebesar 2,3%, hingga persoalan kenaikan harga BBM sebesar 1,7%.
