Persepsi positif masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam sembilan bulan terakhir. Berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tren kepercayaan publik terus melemah secara konsisten sejak akhir tahun lalu.
Pada survei November 2025, responden yang menilai penegakan hukum berjalan positif masih mencapai 42,5%. Angka tersebut kemudian merosot menjadi 30,8% pada periode Februari–Maret 2026, hingga akhirnya menyentuh level terendah sebesar 26,4% pada survei Juli 2026.
Di sisi lain, penilaian negatif masyarakat justru menunjukkan peningkatan yang nyata. Persentase warga yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 25,7% pada November 2025 menjadi 34,9% pada awal 2026, dan terus melonjak hingga mencapai 37,6% pada Juli 2026.
Rincian temuan survei terbaru pada Juli 2026 mencatat bahwa hanya 1,9% responden yang menganggap penegakan hukum ‘sangat baik’ dan 24,5% menilai ‘baik’. Sementara itu, 30,2% menilai kondisi hukum berada di posisi ‘sedang’. Sebaliknya, kelompok yang menganggap penegakan hukum ‘buruk’ mencapai 28,6% dan ‘sangat buruk’ sebesar 9%. Sisanya, 5,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Pada keterangan dalam laman resminya, SMRC menjabarkan bahwa survei ini melibatkan WNI yang memiliki hak pilih secara nasional. Pengumpulan data dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 dengan memilih 749 responden secara acak. Metode wawancara dilakukan melalui telepon sebesar 83,8 persen dan tatap muka sebesar 16,2 persen, menyesuaikan dengan proporsi pengguna ponsel di Indonesia.
