Ketidaksesuaian desil kembali menjadi perhatian masyarakat, salah satunya setelah muncul wacana pemerintah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan kategori desil. Padahal, desil berfungsi sebagai pemeringkatan kesejahteraan relatif, bukan daftar penerima bantuan.
Informasi desil dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing. Karena itu, penggunaan desil perlu dilihat berdasarkan konteks program yang dijalankan.
Ketidaktepatan pemeringkatan dapat membuat masyarakat miskin masuk kategori mampu hingga berujung pada penghentian bantuan sosial. Salah satu faktor yang ditemukan ialah kepemilikan pinjaman berjumlah besar yang dapat memengaruhi posisi keluarga dalam pemeringkatan.
Menurut penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS), penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan, kepemilikan barang, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator tertentu. Penilaian dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar dan energi memasak, aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Berbagai karakteristik tersebut dihitung menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan berdasarkan kondisi yang dapat diamati.
BPS menjelaskan, posisi desil dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi keluarga dan posisi relatifnya, sehingga Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu terus diperbarui melalui data administrasi, sensus dan survei, pembaruan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, ground check, dan informasi masyarakat melalui kanal yang tersedia.
