Pembangunan SDM menjadi salah satu fokus kabinet Merah Putih melalui Asta Cita keempat untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Program unggulannya mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.
Melansir data Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan berbagai sumber pemberitaan, MBG per Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat atau 76,45% dari target 2026. Realisasi anggarannya mencapai Rp 139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Tahun Anggaran 2026 pada 16 September 2026.
Sementara itu, CKG hingga Juli 2026 telah diikuti 73,8 juta peserta untuk deteksi dini penyakit tidak menular. Sebanyak 62,7 juta orang menjalani skrining di Puskesmas dan komunitas, sedangkan 11,1 juta lainnya merupakan anak-anak.
Di sektor pendidikan, revitalisasi pada 2025 mencapai 16.167 satuan pendidikan dengan realisasi 100%, sementara target 2026 sebanyak 71.744 satuan pendidikan dengan prioritas wilayah 3T dan rehabilitasi pascabencana. Per 2025, sebanyak 288.865 papan panel interaktif digital telah didistribusikan ke seluruh sekolah di Indonesia.
Dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, sejumlah indikator pembangunan Indonesia meningkat. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik dri 75,02 pada 2024 menjadi 75,90 pada 2025.
Sementara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, angka stunting turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024.
Lebih lanjut, angka kemiskinan dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menunjukkan perbaikan. Pada September 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 8,57% sedangkan pada Maret 2026 angka tersebut turun menjadi 8,07%.
Selanjutnya, TPT juga turun menjadi 4,65% pada Mei 2026 dari 4,91% pada Agustus 2024.
Meski sejumlah indikator pembangunan SDM menunjukkan perbaikan, pelaksanaan program prioritas pemerintah tetap perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih optimal.
Pemerintah perlu melakukan pembenahan tata kelola program MBG agar pelaksanaan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat lebih optimal.
Sementara Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menilai, kualitas dan keamanan hidangan MBG juga perlu ditingkatkan guna menjamin makanan yang aman, higienis, dan layak dikonsumsi.
Menurut Kemenko Pangan, evaluasi seluruh mata rantai pelaksanaan MBG juga perlu dilakukan guna mengantisipasi kejadian keracunan makanan yang kerap terjadi.
Selain itu, Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyebutkan, program CKG juga perlu dilakukan evaluasi berkala dengan mengukur efektivitas dan dampak pelaksanaan program.
Adapun, tren kondisi kesehatan masyarakat di setiap daerah juga perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
