Sebagian negara maju di Benua Biru mencatatkan angka penghentian studi yang cukup tinggi di kalangan usia muda hingga dewasa muda (15–34 tahun). Berdasarkan rilis data Eurostat, Belanda menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat putus belajar tertinggi di Eropa, yakni menyentuh angka 32,2% pada 2024.
Posisi kedua ditempati oleh Denmark dengan tingkat putus belajar sebesar 27,1%, disusul Luksemburg di urutan ketiga dengan 24,8% dan Estonia di peringkat keempat dengan 24,4%. Selanjutnya, Austria berada di posisi kelima dengan 22,3%, diikuti Finlandia dengan persentase sebesar 22%.
Di peringkat berikutnya, Norwegia mencatat tingkat putus belajar sebesar 21,9%, disusul Belgia sebesar 21,1%, Prancis sebesar 19,8 persen, dan Swedia di posisi kesepuluh dengan 19,7%.
Tingginya angka pada indikator ini bukan menggambarkan siswa putus sekolah dasar karena faktor ekonomi, melainkan persentase pemuda yang berhenti di tengah jalan dari program perguruan tinggi maupun pelatihan kejuruan (vokasi) lanjutan tanpa menuntaskan kualifikasi atau gelar yang diambil. Eurostat mencatat, kondisi tersebut umumnya dipengaruhi para peserta didik yang merasa kesulitan selama menjalani pendidikan dan tidak sesuai dengan harapan mereka.
Kontras dengan dinamika di Eropa, tantangan pendidikan di kawasan Afrika Sub-Sahara (SSA) justru berakar pada persoalan struktural dan keterbatasan akses dasar di jenjang pendidikan menengah. Kendati angka partisipasi sekolah menengah di kawasan tersebut sempat tumbu, dari 11% pada 1970 menjadi 32% untuk sekolah menengah pertama dan 22% untuk tingkat atas pada 2018, tingkat penyelesaian studi masih sangat rendah, masing-masing hanya menyentuh 42% dan 30%. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebut dalam laporannya, ketimpangan antarnegara dan wilayah pun sangat mencolok. Jika di Botswana dan Afrika Selatan partisipasi sekolah mencapai 80%, di negara seperti Niger dan Chad angkanya hanya berkisar 20%.
Eksklusi pendidikan di kawasan tersebut semakin tajam akibat kemiskinan ekstrem, konflik bersenjata, serta disparitas gender yang lebar. Kelompok anak perempuan di perdesaan menjadi pihak yang paling rentan tertinggal, terbebani oleh perkawinan anak, minimnya infrastruktur sanitasi, hingga norma sosial tradisional. Situasi ini kian diperparah oleh krisis tenaga pendidik, khususnya guru bidang sains dan teknologi (STEM) yang minim pelatihan pedagogi maupun pembinaan berkelanjutan. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah di kawasan Afrika Sub-Sahara dituntut menyeimbangkan perluasan akses, peningkatan mutu pengajaran, serta pemerataan keadilan lewat reformasi kebijakan anggaran dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang tepat guna.
