Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama dua tahun pelaksanaan Kabinet Merah Putih.
Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Pandangan dan Keterlibatan UMKM pada Program MBG dan KDMP pada 2026” mengungkapkan, program tersebut belum banyak membuka peluang usaha baru bagi UMKM.
Survei INDEF menunjukkan, sebanyak 87% UMKM informal dan 77% UMKM formal menilai MBG tidak menciptakan peluang baru bagi usaha mereka. Sebaliknya, hanya 3% pelaku informal dan 2% pelaku formal yang menganggap program tersebut memberikan peluang usaha signifikan.
INDEF juga menemukan, baru 5% UMKM formal dan 1% UMKM informal yang telah bermitra atau menjajaki kemitraan dengan MBG.
Menurut INDEF, minimnya keterlibatan UMKM turut dipengaruhi keterbatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai 27.500 unit, dibandingkan jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 56,7 juta unit. Kondisi tersebut menghasilkan rasio sekitar 1:2.000.
Selain itu, sebanyak 20% UMKM informal dan 15% UMKM formal menganggap MBG sebagai pesaing karena kantin dan pedagang di sekolah merasa sebagian penjualan makanan siswa tergantikan oleh program tersebut.
Dari sisi kinerja usaha, survei INDEF mencatat 74% UMKM formal dan 72% UMKM informal menyatakan usahanya stagnan setelah MBG berjalan.
Sementara itu, sebanyak 26% UMKM informal dan 18% UMKM formal mengaku usahanya mengalami penurunan. Adapun, pelaku UMKM informal yang mengalami peningkatan pendapatan hanya 2%, sedangkan pada UMKM formal mencapai 8%.
Meski dampak yang dirasakan masih terbatas, INDEF melaporkan bahwa 36-37% UMKM berharap memperoleh manfaat dari program MBG dalam 12 bulan ke depan.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa desain kebijakan diperlukan agar dapat merangkul UMKM lebih banyak di masa depan ke dalam ekosistem program MBG,” tulis INDEF dalam laporannya.
