Kesiapan pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan saat menghadapi fenomena El Niño pada 2026 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode 2023. Penguatan paling nyata terlihat pada Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, di mana stok per Juli–Agustus 2026 menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 5,1 hingga 5,24 juta ton. Jumlah tersebut melonjak 244,74% jika dibandingkan posisi stok awal September 2023 yang kala itu hanya berada di kisaran 1,52 juta ton.
Kondisi pasokan yang melimpah ini membuat posisi pangan nasional berada dalam zona aman. Dengan perkiraan kebutuhan selama musim kemarau sekitar 3 juta ton, pemerintah masih mengantongi sisa cadangan beras lebih dari 2 juta ton. Kesiapan cadangan ini berbanding terbalik dengan situasi El Niño 2023, saat kapasitas cadangan penyangga beras tergolong ketat sehingga pemerintah harus bergerak cepat melakukan berbagai penyesuaian untuk mengamankan stok menjelang puncak kemarau.
Kekuatan stok pada 2026 juga berdampak langsung pada stabilitas harga beras di pasar tanpa perlu bergantung pada impor. Laju inflasi beras secara tahunan (YoY) per Juli 2026 melandai dari 3,98% ke 3,10%, sementara inflasi bulanan (MtM) bertahan rendah di level 0,45% hingga 0,49%. Stabilitas ini jauh lebih baik dibandingkan September 2023, ketika inflasi beras bulanan sempat melonjak tajam hingga 5,61% dan berujung pada tingginya ketergantungan impor beras yang mencapai akumulasi 7 juta ton sepanjang 2023–2024.
Dari sisi intervensi pasar, total kucuran CBP periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat telah mencapai 1,65 juta ton atau naik 20,43% dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar 1,37 juta ton. Penyaluran beras operasi pasar (SPHP) dan Bantuan Pangan untuk 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini digerakkan secara masif dan terencana, dengan jaminan penggantian penuh seluruh biaya logistik dan transportasi ke berbagai pelosok oleh APBN.
Langkah sistemik terpadu ini menyempurnakan pola penanganan darurat pada 2023, yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan subsidi angkut antardaerah seperti cabai rawit merah saat harga melonjak, serta dorongan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh pemerintah daerah. Melalui ketersediaan stok domestik yang kokoh dan jalur distribusi yang dijamin negara, pemerintah memastikan pasokan pangan masyarakat tetap aman dan harga terkendali selama puncak musim kemarau berlangsung.
