Konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran global, terutama terkait stabilitas pasokan energi dan ekonomi. Menanggapi hal ini, sejumlah negara di Asia merespons dengan berbagai kebijakan antisipatif. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, pemerintah di Bangladesh, Pakistan, dan India telah mengimplementasikan serangkaian tindakan strategis, mulai dari efisiensi konsumsi energi di tingkat nasional, pemangkasan biaya birokrasi, hingga prioritas pada ketersediaan stok LPG domestik.
Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina juga menerapkan kebijakan penyesuaian pola kerja, relaksasi pajak, serta pengurangan hari kerja guna menekan penggunaan BBM dan efisiensi konsumsi energi.
Sementara itu, di kawasan Asia Timur, Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung mengambil langkah darurat dengan melakukan intervensi harga serta stabilitas pasar keuangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga BBM dan minyak goreng, sekaligus meminimalisir ketergantungan pada Selat Hormuz.
Senada dengan hal tersebut, Pemerintah China juga bersikap tegas dengan menginstruksikan kilang-kilang minyak utama, seperti Sinopec dan PetroChina, untuk mengutamakan pasokan domestik. Kebijakan ini mencakup penangguhan kontrak ekspor BBM baru guna menjaga stok bensin dan diesel dalam negeri, demi stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian meningkat.
Negara | Langkah Utama | Penjelasan |
| Bangladesh | Penutupan institusi pendidikan, efisiensi industri & rasionalisasi BBM | Pemerintah Bangladesh menerapkan serangkaian kebijakan strategis untuk mengantisipasi dampak krisis di Timur Tengah melalui penghematan energi dan rasionalisasi sumber daya secara menyeluruh. Langkah ini mencakup kebijakan penutupan universitas negeri maupun swasta lebih awal dengan memajukan libur Idul Fitri guna memangkas beban listrik dari asrama dan laboratorium, yang dibarengi dengan instruksi penghentian operasional sementara bagi sekolah kurikulum asing serta pusat bimbingan belajar. Di sektor hilir, pemerintah memberlakukan pembatasan penjualan harian BBM untuk mencegah panic buying dan penimbunan, sementara di sektor industri, dilakukan efisiensi ekstrem dengan menghentikan operasional empat dari lima pabrik pupuk negara demi mengalihkan pasokan gas ke pembangkit listrik nasional. |
| Pakistan | Pemangkasan biaya birokrasi & pengetatan konsumsi nasional | Pemerintah Pakistan merespons krisis dengan menetapkan mandat penghematan nasional yang ekstrem, di mana para menteri dan anggota parlemen merelakan gaji serta tunjangan mereka dipotong hingga 25% demi menekan pengeluaran negara. Untuk menjaga stabilitas energi akibat gangguan di Selat Hormuz, pemerintah memberlakukan sistem kerja empat hari seminggu, kebijakan WFH bagi 50% staf, serta meliburkan sekolah lebih awal guna memangkas konsumsi BBM. Langkah ini diperkuat dengan mekanisme pelaporan stok harian yang ketat oleh Divisi Perminyakan dan pengawasan pasar oleh OGRA untuk mencegah spekulasi harga. Meski demikian, sektor industri dan pertanian tetap dikecualikan dari pembatasan ini demi menjaga ekspor dan ketahanan pangan, sementara pemerintah juga membatasi kegiatan sosial seperti pernikahan guna memastikan cadangan energi tetap mencukupi di tengah lonjakan harga minyak dunia. |
| India | Prioritaskan stok LPG | Pemerintah India memprioritaskan ketahanan energi domestik dengan menginstruksikan kilang minyak untuk secara khusus menggenjot produksi LPG guna memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Langkah ini dibarengi dengan kebijakan tegas yang melarang pabrik plastik dan kimia menggunakan bahan baku gas agar stok nasional tetap mencukupi bagi konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan larangan ekspor komponen bensin sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan pasokan gas memasak bagi sedikitnya 332 juta rumah tangga di seluruh penjuru negeri di tengah ancaman krisis. |
| Thailand | Efisiensi pola kerja & penghematan listrik di perkantoran | Pemerintah Thailand melalui Perdana Menteri Caretaker Anutin Charnvirakul mewajibkan pegawai pemerintah menerapkan pola kerja Work From Home (WFH), membatasi penggunaan lift dengan beralih ke tangga, serta menangguhkan seluruh perjalanan dinas ke luar negeri. Selain itu, ditetapkan pula aturan penggunaan AC pada suhu 26–27°C, anjuran berpakaian lengan pendek tanpa dasi, pengurangan penggunaan mesin fotokopi, serta kewajiban mematikan alat elektronik yang tidak terpakai dan mengoptimalkan rapat daring. Langkah darurat ini diambil menyusul penutupan Selat Hormuz oleh Iran sejak 1 Maret sebagai respons atas serangan gabungan AS-Israel. Penutupan jalur krusial yang menyalurkan 20 juta barel minyak per hari dan 20% gas alam cair (LNG) dunia ini memicu ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi global. |
| Vietnam | Relaksasi pajak & pengaturan pola kerja | Pemerintah Vietnam merespons lonjakan harga BBM yang mencapai 80% dengan menghapuskan tarif impor bahan bakar guna menstabilkan pasokan nasional. Kementerian Perdagangan mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi karyawan demi menekan kebutuhan transportasi harian yang membebani stok bahan bakar di SPBU. Selain itu, Perdana Menteri Pham Minh Chinh melakukan langkah diplomasi aktif dengan menghubungi mitra di Kuwait, Qatar, dan UEA untuk mengamankan pasokan minyak mentah, sembari mengeluarkan larangan keras bagi bisnis maupun individu untuk menimbun atau melakukan spekulasi harga di tengah antrean panjang kendaraan di ibu kota. |
| Filipina | Pengurangan hari kerja & pemangkasan konsumsi energi | Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. resmi memberlakukan kebijakan 4 hari kerja seminggu bagi instansi pemerintah dan perusahaan negara guna menekan penggunaan BBM dan jejak energi operasional. Kebijakan ini dibarengi dengan instruksi ketat untuk memangkas konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10 hingga 20%, yang mencakup pengaturan suhu AC di angka 24°C serta kewajiban mematikan lampu dan alat elektronik saat jam istirahat. Selain itu, pemerintah menangguhkan seluruh perjalanan dinas non-esensial dan kegiatan luar kantor seperti study tour, sembari menyiapkan skema subsidi bahan bakar serta penyesuaian pajak untuk melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga minyak dunia. |
| Korea Selatan | Intervensi harga & stabilisasi pasar keuangan | Menghadapi lonjakan harga BBM tertinggi dalam 30 tahun, Pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Lee Jae Myung mengambil langkah darurat dengan memberlakukan batas atas harga jual (price cap) produk minyak goreng dan bensin untuk melindungi konsumen. Selain berupaya mendiversifikasi sumber impor energi guna menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz, pemerintah juga memperluas program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won untuk meredam gejolak di pasar saham (Kospi) dan nilai tukar won yang sempat melemah drastis. Langkah ini dilakukan secara hati-hati melalui intervensi bank sentral untuk menjaga kepercayaan investor tanpa mendistorsi harga pasar secara buatan di tengah ketidakpastian ekonomi global. |
| China | Prioritaskan pasokan domestik & penangguhan ekspor energi | Pemerintah China melalui komisi ekonomi nasional (NDRC) mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan kilang-kilang minyak utama (seperti Sinopec dan PetroChina) untuk segera menghentikan penandatanganan kontrak ekspor BBM baru dan membatalkan pengiriman yang sudah disepakati. Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan stok bensin dan diesel di dalam negeri demi menjaga stabilitas nasional, mengingat China masih bergantung pada Timur Tengah untuk hampir separuh impor minyaknya. Meski ekspor umum dihentikan, pemerintah memberikan pengecualian khusus untuk bahan bakar penerbangan internasional serta pasokan energi bagi Hong Kong dan Macau guna menjaga konektivitas dan kebutuhan wilayah administratif tersebut. |
Sumber: Berbagai sumber
