Pemerintah terus mempercepat agenda transisi energi sebagai respons terhadap potensi krisis energi global yang dipicu konflik Iran-AS. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.
Namun, kesiapan daerah dalam mendukung transisi energi masih menjadi tantangan. Laporan CELIOS berjudul "Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026" mencatat bahwa pada 2024, sebanyak 58% provinsi berada dalam kategori kesiapan sedang, sementara 36% lainnya masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan penurunan dibandingkan 2021, ketika 71% provinsi berada pada kategori sedang dan hanya 20% yang masuk kategori rendah.
Secara regional, DKI Jakarta mencatat capaian indeks sangat tinggi, didukung kapasitas fiskal serta perannya sebagai ibu kota dan pusat ekonomi. Wilayah Jawa secara umum berada memiliki kesiapan sedang, sedangkan Sumatera menunjukkan variasi capaian dengan mayoritas provinsi cenderung stagnan.
Di kawasan lain, Kalimantan Timur dan NTB tergolong memiliki kesiapan yang lebih baik, sementara provinsi Kalimantan lainnya dan sebagian besar Sulawesi masih berada di tingkat sedang atau rendah. Kondisi ini mencerminkan potensi energi yang tersedia belum diimbangi dengan tata kelola dan konsistensi program.
Sementara itu, wilayah Indonesia Timur didominasi kategori dengan kesiapan rendah hingga sangat rendah. Adapun, Papua Tengah mencatat kesiapan transisi energi terendah secara nasional akibat faktor geografis, keterbatasan infrastruktur listrik, hingga lemahnya tata kelola desa.
