Pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak penegakan hukum yang krusial. Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Ketiganya yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, serta perwira tinggi Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik menjerat ketiga tersangka dengan sangkaan pasal berlapis yang mengombinasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dan regulasi siber. Rangkaian pasal tersebut mencakup Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait intersepsi melawan hukum dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, serta Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Selain ketentuan KUHP, para tersangka juga dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membawa ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.
Potensi jeratan sanksi pidana tersebut berpeluang kian berat seiring berjalannya penyidikan. Otoritas penegak hukum membuka kemungkinan penerapan pasal makar apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa penyadapan ilegal diarahkan untuk merongrong stabilitas kekuasaan negara. Berdasarkan kodifikasi KUHP baru, delik makar terbagi ke dalam tiga klaster utama dengan sanksi tegas:
- Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 191 KUHP): Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
- Makar terhadap Keutuhan Wilayah NKRI (Pasal 192 KUHP): Pelaku diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
- Makar terhadap Pemerintahan yang Sah (Pasal 193 KUHP): Mengatur ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelaksana aksi makar untuk menggulingkan pemerintah, serta pidana penjara paling lama 15 tahun bagi pemimpin atau konseptor gerakan.
Eskalasi status hukum ini berdampak langsung pada perombakan struktur di lingkaran inti Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Listyo Sigit Prabowo dari posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Guna menjaga stabilitas koordinasi strategis di Istana, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
