Kasus penyadapan tengah menjadi topik hangat di ruang publik. Bagi Polri, tindakan ini sudah diatur dalam prosedur. Aturannya termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
Proses dimulai ketika penyelidik atau penyidik mengajukan permintaan tertulis. Dokumen itu harus memuat nomor laporan polisi, uraian singkat tindak pidana, tujuan penyadapan, nomor target, periode penyadapan, serta identitas penyidik yang menjadi penghubung. Serta, dilampiri surat pernyataan atasan penyidik yang dibuat di bawah sumpah.
Permintaan diajukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk tingkat Mabes Polri. Untuk tingkat kewilayahan, permintaan melalui Kapolda, dengan tembusan kepada Kapolri.
Kabareskrim lalu menilai layak atau tidaknya permintaan tersebut. Hasilnya, lengkap dengan alasan, harus diberitahukan secara tertulis kepada penyidik paling lambat tiga hari sejak permintaan diterima. Jika dinilai layak, Kabareskrim mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di lokasi operasi akan dilakukan. Penyadapan hanya dapat dilaksanakan setelah izin Ketua Pengadilan Negeri terbit.
Perkap juga mengatur jalur khusus untuk keadaan sangat perlu dan mendesak. Penyidik dapat langsung mengajukan permintaan ke Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri dengan tembusan kepada Kabareskrim. Permintaan itu dilengkapi surat pernyataan atasan penyidik di bawah sumpah.
Operasi wajib dilaporkan kepada Kabareskrim paling lambat 1x24 jam untuk menentukan layak tidaknya dilanjutkan. Jika dinilai tidak layak, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan harus segera menghentikan operasi, dan penyidik dilarang mendengar atau mencatat hasil yang sudah diperoleh. Selama izin pengadilan belum didapat, hasil penyadapan hanya boleh didengar oleh penyidik yang mengajukan permohonan.
Operasi dijalankan oleh Pusat Pemantauan Polri yang dipimpin Kalakhar, yang ditunjuk Kabareskrim. Langkah pertamanya adalah provisioning, yakni pemeriksaan kata sandi secara elektronik antara pusat pemantauan dan penyedia jasa telekomunikasi operator nomor target. Pelaksananya adalah pejabat Sub Bidang Pengendalian Sistem dan Prosedur atas perintah Kalakhar, setelah ada izin Kabareskrim.
Setelah itu, Kalakhar menyampaikan sasaran kepada Kepala Tim Pemantauan, yang membagi tugas kepada anggota pemantau. Anggota wajib mendengar, membaca, dan mencatat percakapan target, lalu segera melapor bila menemukan informasi yang dicari. Informasi itu hanya boleh diberikan kepada penyidik yang namanya tercantum dalam surat pengantar atau surat perintah.
Penyidik juga dapat memantau langsung di pusat pemantauan, tetapi dilarang membawa alat komunikasi, perekam, maupun kamera. Mereka wajib mengisi berita acara pemantauan dan mematuhi aturan di lingkungan Pusat Pemantauan.
Masa penyadapan paling lama 30 hari. Jika informasi dinilai belum cukup, penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan perkara. Operasi berakhir bila penyidik menyatakan sudah cukup, penyidik membuat pernyataan tertulis untuk tidak melanjutkan, permintaan jalur mendesak tidak dikabulkan Kabareskrim, atau masa berlaku habis tanpa perpanjangan. Berakhirnya operasi dicatat dalam berita acara beserta alasannya.
Kalakhar hanya menyerahkan produk hasil penyadapan kepada penyidik yang tercantum dalam surat permohonan, dan membuat berita acara. Produk itu dapat berupa rekaman suara, rekaman SMS, peta jaringan telekomunikasi, atau salinan percakapan.
Penyidik tidak boleh meminta seluruh rekaman, kecuali seluruh percakapan atau pesan yang terekam berkaitan dengan tindak pidana. Jika terjadi perbedaan pendapat dengan Kalakhar, Kabareskrim yang memutuskan. Hasil yang tidak berkaitan dengan pembuktian wajib dimusnahkan oleh Pusat Pemantauan dan dibuat dalam berita acara.
Untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban, Kabareskrim bertindak sebagai pengawas atas seluruh aspek operasional penyadapan, kecuali yang terkait dengan produk hasil penyadapan.
