Pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan mengerahkan puluhan ribu personel gabungan dan armada udara. Bakom RI menyebut, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pengoptimalan seluruh sumber daya nasional, mulai dari pengerahan sekitar 60 ribu personel hingga penguatan sarana pemadaman di lapangan. Sebanyak 60.177 personel gabungan dari BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, jajaran dinas daerah, dan relawan disiagakan di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama operasi darat akibat kondisi kabut asap pekat yang membatasi jarak pandang penerbangan. Di Sumatera Selatan, pemerintah menempatkan 12.285 personel, sementara di Kalimantan Tengah dikerahkan sebanyak 4.686 personel. Berdasarkan laporan BNPB, pemadaman di Kalimantan Tengah mencakup lahan gambut seluas 7,8 hektare dan lahan mineral seluas 513,89 hektare, termasuk area Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Selain operasi darat, sebanyak 49 unit helikopter diterjunkan di enam provinsi untuk patroli dan pengeboman air, dengan kemampuan padam rata-rata 3 hingga 5 hektare per armada. Pemerintah menyiagakan 6 unit helikopter di Kalimantan Tengah dan 5 unit di Sumatera Selatan. Pada 13 Oktober 2026, Satgas Udara mencatatkan 6 sorti pengeboman air dan 2 sorti Operasi Modifikasi Cuaca di Kalimantan Tengah melalui pangkalan Bandara Syamsudin Noor, Tjilik Riwut, serta Pangkalan Bun. Pada hari yang sama di Sumatera Selatan, tercatat 5 sorti pengeboman air dan 2 sorti modifikasi cuaca berbasis di Pangkal Pinang.
Untuk menembus kawasan yang sulit dijangkau, strategi darat diperkuat lewat penambahan pompa air, perluasan akses sumber air, serta peningkatan kapasitas polisi hutan. Upaya terpadu antara modifikasi cuaca, armada udara, dan pemadaman darat ini diarahkan guna mempercepat pemadaman titik api sekaligus mencegah meluasnya karhutla di kawasan hutan lindung.
