Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri bidang ekonomi serta pimpinan otoritas keuangan negara ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/10). Rapat tertutup ini mempertemukan langsung para pengambil kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan pengawasan sektor keuangan guna memperkuat sinergi dalam merespons dinamika perekonomian domestik, khususnya tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta volatilitas nilai tukar rupiah.
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan terbatas tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazar, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, serta perwakilan dari Kementerian Investasi/Danantara. Kehadiran para pemangku kebijakan ekonomi ini sempat menyita perhatian awak media di kompleks Istana Kepresidenan, kendati sebagian besar pejabat memilih tidak memberikan keterangan sebelum rapat berlangsung. Pertemuan bersama Kepala Negara tersebut akhirnya menyepakati lima kebijakan strategis lintas sektor.
Pada pilar stabilitas makroekonomi dan ekspor, pemerintah memusatkan perhatian pada evaluasi ketahanan domestik sekaligus mengurai sumbatan regulasi serta operasional ekspor manufaktur melalui penugasan khusus Satuan Tugas. Dari sisi kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan memproyeksikan belanja APBN pada kuartal IV/2026 tetap bergerak ekspansif hingga mencapai Rp1.300 triliun. Realisasi anggaran difokuskan pada efisiensi capaian hasil, termasuk penyempurnaan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional, sembari menjaga proyeksi defisit APBN tetap terkendali pada kisaran 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sektor moneter, Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas di pasar keuangan melalui intervensi aktif di pasar spot dan transaksi derivatif non-penyerahan valas (NDF), disertai insentif lindung nilai guna menahan gejolak kurs rupiah. BI juga mempererat koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengendalikan tekanan inflasi harga pangan bergejolak.
Sementara itu, di pasar modal, OJK melanjutkan reformasi menyeluruh demi memperkuat transparansi, likuiditas, dan kepercayaan sekitar 32,7 juta investor terdaftar. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi terorganisasi turut diperketat guna menciptakan efek jera bagi pelaku manipulasi pasar. Terakhir, pada sektor investasi dan hilirisasi, pemerintah memperluas cakupan hilirisasi ke komoditas non-mineral, seperti perkebunan, migas, dan kelautan, serta mempermudah perizinan terpadu bersama 28 kementerian dan lembaga melalui skema persetujuan otomatis fiktif positif sesuai PP Nomor 28. (Yesi Rahma Mustika)
