Ekonomi Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tumbuh di atas 5%. Pada triwulan II-2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% secara tahunan atau year on year (yoy). Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 memaparkan, sebanyak 32,5% responden menilai kondisi nasional tidak berubah dibanding tahun lalu, sedangkan 36% lainnya menyebut perekonomian justru memburuk.
Menurut temuan SMRC, sentimen positif terhadap kondisi ekonomi nasional turun dalam 9 bulan terakhir, dari 45,2% pada November 2025 menjadi 19,7% pada Juli 2026. Sementara, sentimen negatif naik dari 18,5% menjadi 45,8%.
Di sisi lain, survei Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 mencatat 58,7% responden menilai penghasilannya dalam setahun terakhir masih baik dan 32,3% lainnya menyatakan tidak baik.
Survei tersebut juga menyatakan, sebanyak 62,5% responden mengalami pengeluaran lebih besar dibanding tahun lalu dan 56,6% lainnya menilai kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau.
Dalam penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebanyak 60,3% responden menilai pemerintah berhasil menghadirkan layanan kesehatan terjangkau dan 57,5% responden menilai pendidikan terjangkau.
Namun, sebanyak 51,6% respoden menyebutkan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan, sebanyak 57,3% responden menyebut pemerintah tidak berhasil dalam menurunkan angka pengangguran.
Lebih lanjut, sebanyak 59,7% responden menilai bahwa pemerintah tidak berhasil dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Poltracking Indonesia, mahalnya kebutuhan pokok turut menjadi persoalan utama dengan persentase 44,3%, disusul biaya kesehatan, pendidikan, sulitnya mencari pekerjaan, serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurut Poltracking Indonesia, keluhan soal mahalnya harga kebutuhan pokok dan minimnya lapangan kerja perlu direspon dengan kebijakan strategis karena faktor tersebut cukup memengaruhi persepsi kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Poltracking merekomendasikan agar pemerintah memperbanyak program pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar kelompok rentan guna menjaga daya beli masyarakat.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperluas lapangan kerja dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah juga perlu menahan kenaikan biaya seperti pajak, kenaikan harga BBM, hingga tarif tol yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
