RANGKUMAN
Beyond Welfare: Economic Mobility In A Market-Driven vs State-Driven World
Keynote Speech Special Session A.2
BeritaSatu Room
Jakarta, 07 Oktober 2026
Syahganda Nainggolan
Head of Government Communication Agency (Bakom RI)
IDS 2026: Syahganda Nainggolan Soroti Ekonomi Inklusif, Target Pertumbuhan hingga 8%
JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif di tengah perubahan pendekatan ekonomi global. Menurutnya, perdebatan antara ekonomi berbasis pasar (market-driven economy) dan ekonomi yang digerakkan negara (state-driven economy) tidak lagi relevan jika dipahami sebagai dua model yang sepenuhnya terpisah.
Hal tersebut disampaikan Syahganda dalam sesi keynote speech bertajuk Beyond Welfare: Economic Mobility in a Market-Driven vs State-Driven World pada Special Session A.2, Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Rabu (7/10).
Dalam pemaparannya, Syahganda menjelaskan bahwa negara-negara yang sebelumnya identik dengan satu model ekonomi kini mulai mengadopsi pendekatan yang berbeda. Amerika Serikat, misalnya, bergerak menuju kebijakan yang lebih proteksionis di bawah Presiden Donald Trump. Sementara itu, Tiongkok dan Rusia yang sebelumnya dikenal dengan pendekatan ekonomi berbasis negara mulai membuka diri terhadap mekanisme pasar.
Bakom RI Perkuat Orkestrasi Komunikasi Pemerintah
Syahganda juga menjelaskan peran strategis Bakom RI sebagai pusat kolaborasi dan orkestrasi komunikasi pemerintah. Lembaga ini berawal dari Presidential Communication Office (PCO) sebelum bertransformasi menjadi badan berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2025.
Bakom RI berfungsi mengoordinasikan narasi komunikasi pemerintah sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, investor, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah atau NGO.
Selain menyampaikan informasi, Bakom RI menjalankan fungsi sebagai pendengar (listening body) untuk menampung keluhan, masukan, dan aspirasi pelaku usaha maupun investor. Masukan tersebut selanjutnya dapat diteruskan kepada pembuat kebijakan, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Lembaga ini juga diarahkan menjadi pusat data informasi pemerintah yang memuat capaian program secara konkret. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan fungsi kehumasan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Salah satu contoh data capaian yang disebutkan adalah target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 megawatt (MW).
Dalam pertemuan di Kertanegara setelah pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Bakom RI merupakan alat utama untuk menyampaikan pesan Presiden kepada rakyat dan seluruh pemangku kepentingan.
Bakom RI juga dijadwalkan merilis laporan resmi mengenai capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo pada 12–20 Oktober 2026. Laporan tersebut akan mengukur realisasi janji kampanye serta capaian berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
Prabowo Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Inklusif
Dalam perspektif ekonomi, Syahganda menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak kapitalisme sepenuhnya. Prinsip-prinsip positif kapitalisme, seperti inovasi, kompetisi, dan produktivitas, tetap dipandang penting. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto (GDP).
Menurut pemaparan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini berada di kisaran 5–7% dinilai belum cukup apabila manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir kelompok masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan inclusive growth atau pertumbuhan ekonomi inklusif agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan, termasuk kondisi masyarakat kecil di pedesaan, akses pendidikan bagi anak-anak yang terkendala infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan.
Isu stunting juga menjadi salah satu perhatian dalam agenda kesejahteraan. Dalam pemaparannya, Syahganda merujuk data Asian Development Bank (ADB) tahun 2018 yang mencatat 20 juta kasus stunting. Pemerintah kemudian meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih dan Ekonomi Berbasis Komunal
Selain pertumbuhan inklusif, pemerintah mendorong model pembangunan ekonomi berbasis komunal melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pendekatan ini menekankan pengembangan ekonomi secara kolektif, bukan semata-mata bertumpu pada mekanisme pasar bebas.
Syahganda membandingkan pendekatan tersebut dengan perubahan model ekonomi Tiongkok dalam sejarahnya. Mengacu pada buku Playbook Economy in China, ia menjelaskan pergeseran dari kolektivisme pada era Mao Zedong menuju ekonomi berbasis rumah tangga (household-based economy) pada era Deng Xiaoping. Dalam pemaparannya, perubahan tersebut dikaitkan dengan peningkatan ekonomi sebesar 46–47% dalam enam tahun.
Indonesia, menurut penjelasan itu, tengah mencoba menggeser pendekatan dari kapitalisme pasar bebas menuju pembangunan ekonomi berbasis kolektif. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat.
Pergeseran paradigma ini juga sejalan dengan kritik terhadap penggunaan GDP dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator tunggal kemajuan. Syahganda mengacu pada pemikiran Nicolas Sarkozy, Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Paul Fitoussi, termasuk pembahasan dalam Komisi Sarkozy pada 2008 di Paris, yang menyoroti pentingnya melihat distribusi kemakmuran di luar angka pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan Rumah Rakyat Tetap Membuka Peluang Usaha
Syahganda turut menekankan bahwa orientasi pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat tidak seharusnya membuat pelaku usaha khawatir. Menurutnya, agenda kesejahteraan tetap dapat berjalan beriringan dengan aktivitas bisnis dan pengembangan industri riil.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan tiga juta rumah rakyat. Program tersebut dinilai dapat menciptakan peluang usaha bagi industri bahan bangunan, seperti semen, batu bata, dan pasir, sebagaimana pembangunan properti mewah.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Namun, dalam kerangka pertumbuhan inklusif yang dijelaskan Syahganda, capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada angka pertumbuhan, melainkan memberikan manfaat secara luas kepada mayoritas masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, gagasan Beyond Welfare menekankan perlunya menyeimbangkan dinamika pasar, peran negara, dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi sasaran kuantitatif, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat luas. (Yesi Rahma Mustika)
