RANGKUMAN
Political Coordination as Economic Capital: Why Policy Clarity Matters
Special Session C.2
BeritaSatu Room
Jakarta, 08 Oktober 2026
Speakers:
1. Prof Hamdi Muluk - Professor of Political Psychology Indonesia University
2. Yunarto Wijaya - Executive Director Charta Politika Indonesian
3. Prof. Mohamad Ikhsan - Professor of Economics Institute Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Indonesia University (LPEM FEB UI)
4. Iman Pambagyo - Director General of International Trade Negotiations Ministry of Trade (2012-2014) Republic of Indonesia
IDS 2026: Ketidakpastian Kebijakan Dinilai Hambat Kepercayaan Investor
JAKARTA – Besarnya dukungan politik pemerintah dinilai belum cukup untuk menjamin kepastian kebijakan dan meningkatkan kepercayaan investor. Sinkronisasi aturan, konsistensi kebijakan fiskal, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan yang perlu dibenahi untuk memperkuat iklim usaha Indonesia.
Hal tersebut mengemuka dalam sesi Special Session C.2 bertajuk Political Coordination as Economic Capital: Why Policy Clarity Matters di BeritaSatu Room, Jakarta, Kamis (8/10). Diskusi menghadirkan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Guru Besar Ekonomi LPEM FEB UI Prof. Mohamad Ikhsan, serta mantan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo.
Para pembicara menyoroti paradoks konsolidasi politik pemerintah yang kuat, tetapi masih dihadapkan pada keluhan terkait perizinan, ketidaksinkronan kebijakan, dan hambatan koordinasi pusat-daerah. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa besarnya dukungan politik tidak otomatis menghasilkan kepastian bagi pelaku usaha.
Kepercayaan Menjadi Fondasi Perekonomian
Prof. Mohamad Ikhsan menyoroti pentingnya kualitas perumusan kebijakan dan kredibilitas data dalam membangun kepercayaan publik. Menurut perspektif yang disampaikannya, pembentukan undang-undang yang cepat tidak selalu menjamin kualitas kebijakan, terutama apabila prosesnya tidak disertai partisipasi yang bermakna dan berujung pada kebutuhan revisi.
Ia juga membedakan indikator ekonomi yang merespons lebih cepat dengan indikator yang bergerak lebih lambat. Pasar modal, nilai tukar rupiah, dan arus modal asing dapat memberikan sinyal awal mengenai persepsi pelaku pasar, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi baru menggambarkan kondisi setelah periode tertentu.
Ikhsan turut mengingatkan potensi tekanan pada sektor riil akibat penurunan produksi beras yang dikaitkan dengan fenomena El Nino. Dalam rangkuman paparan, produksi beras pada kuartal III disebut turun 5%, dengan potensi penurunan hingga 15%. Apabila berlanjut, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga beras dan menambah beban rumah tangga, khususnya kelompok kelas menengah.
Menurutnya, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui komunikasi pemerintah atau dengan merangkul lebih banyak tokoh ke dalam pemerintahan. Transparansi dan kredibilitas data menjadi faktor penting agar masyarakat dan pelaku usaha meyakini bahwa kebijakan dijalankan secara konsisten.
Ketidakjelasan Kebijakan Menambah Beban Dunia Usaha
Mantan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menekankan bahwa pelaku usaha dan mitra internasional tidak hanya memperhatikan data ekonomi atau siaran pers pemerintah. Mereka juga menilai arah kebijakan, ekspektasi pemimpin, kualitas tata kelola, serta konsistensi implementasi.
Dalam perspektif tersebut, ketidakjelasan kebijakan dapat menimbulkan cost of confusion atau biaya akibat ketidakpastian. Bagi dunia usaha, perubahan arah kebijakan dan aturan yang tidak konsisten dapat menyulitkan perencanaan investasi, bahkan ketika hambatan tarif dan non-tarif dapat diperhitungkan sejak awal.
Iman juga menyoroti arah diplomasi ekonomi Indonesia. Keterlibatan dalam berbagai forum dan hubungan dengan banyak negara, menurut pandangannya, perlu disertai arah kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia kehilangan prioritas strategis.
Di dalam negeri, pesan pemerintah yang mendorong investasi asing dinilai perlu sejalan dengan kebijakan dan retorika terkait impor maupun nasionalisme ekonomi. Ketidaksesuaian antara promosi investasi di luar negeri dan sinyal kebijakan di dalam negeri dapat memunculkan pertanyaan investor mengenai kepastian berusaha dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Konsolidasi Politik Tidak Otomatis Menjamin Koordinasi
Prof. Hamdi Muluk menyoroti hubungan antara persepsi publik, kepercayaan terhadap institusi, dan keputusan ekonomi. Menurutnya, investor tidak hanya mempertimbangkan kepercayaan terhadap pejabat tertentu, tetapi juga keyakinan bahwa institusi negara mampu menjalankan aturan secara konsisten dalam jangka panjang.
Hamdi menilai besarnya koalisi politik tidak selalu sejalan dengan efektivitas koordinasi. Ketika banyak unsur kekuasaan terlibat tanpa arah kebijakan yang selaras, implementasi dapat berjalan berbeda-beda dan meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Ia juga mengkritik kebijakan yang dinilai tidak rasional sejak awal tetapi kemudian berusaha dipertahankan melalui komunikasi publik. Menurut pandangannya, komunikasi tidak dapat sepenuhnya memperbaiki kebijakan yang bermasalah secara mendasar.
Dalam paparan yang dirangkum, tingkat favorability rating pemerintah disebut menurun ke kisaran 40%. Hamdi mengingatkan bahwa keluhan publik, termasuk yang muncul di media sosial, perlu dibaca sebagai bagian dari persepsi sosial yang patut diperhatikan, meskipun penilaiannya tetap memerlukan dukungan data yang memadai.
Yunarto Soroti Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Daerah
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto berlangsung mulus, tetapi ekspektasi publik dan dunia usaha terhadap kesinambungan kebijakan tidak sepenuhnya sesuai dengan arah pemerintahan baru.
Yunarto menekankan bahwa perbedaan pendekatan kepemimpinan dan prioritas anggaran perlu dipahami dalam menilai arah kebijakan. Ia juga menggarisbawahi bahwa persoalan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan ideologi, melainkan oleh ketepatan perhitungan kebijakan dan disiplin fiskal.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung pengalaman Brasil di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan penerusnya, Dilma Rousseff. Dalam pemaparannya, perbedaan hasil ekonomi kedua pemerintahan tersebut digunakan untuk menekankan pentingnya disiplin fiskal dan kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan populis.
Yunarto turut menyoroti kebijakan pendanaan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menurut paparannya berdampak pada pengurangan ruang fiskal pemerintah daerah. Ia menyebut pengurangan transfer dan alokasi anggaran daerah memicu kekecewaan kepala daerah serta kepala desa, sekaligus membatasi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan belanja dan membayar pegawai.
Sebagai solusi, Yunarto mendorong koreksi kebijakan melalui pendekatan bottom-up, dengan melibatkan pemerintah daerah serta mempertimbangkan masukan teknokratis dalam penyusunan kebijakan fiskal. Dialog dengan daerah dinilai penting agar program nasional dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan dan kapasitas fiskal di tingkat lokal.
Negara Dibutuhkan, tetapi Harus Memberikan Nilai Tambah
Dalam diskusi lanjutan, Ikhsan menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin kepastian hukum dan penegakan keadilan. Kehadiran negara diperlukan agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan kepastian aturan dan perlindungan yang memadai.
Namun, intervensi negara dan peran badan usaha milik negara (BUMN) perlu diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah, bukan menciptakan distorsi pasar.
Rangkuman diskusi juga menyoroti persoalan koordinasi di lapangan, termasuk dugaan under-invoicing yang dapat menyebabkan kebocoran penerimaan negara serta kendala infrastruktur pelabuhan ekspor pada sektor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kelemahan verifikasi dokumen dan keterbatasan fasilitas logistik dinilai menambah biaya serta menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga.
Dalam kasus CPO, keterbatasan pelabuhan ekspor terpusat yang terintegrasi disebut mendorong perusahaan membangun fasilitas privat dan mengonsolidasikan logistik melalui Singapura atau Malaysia. Situasi tersebut menambah biaya tetap bagi pelaku usaha.
Pada akhirnya, diskusi menekankan bahwa koordinasi politik perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, data yang kredibel, dan implementasi yang efektif. Kepastian arah kebijakan menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan investor, meningkatkan daya saing usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Yesi Rahma Mustika)
