RANGKUMAN
Anchoring Indonesia’s Long-Term Development Ambitions
Keynote Speech Special Session A.1
Investor Daily Room
Jakarta, 07 Oktober 2026
Anggito Abimanyu
Chairman of the Board of Commissioners Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)
IDS 2026: Anggito Abimanyu Tekankan Reformasi Terintegrasi untuk Mewujudkan Ambisi Indonesia Emas 2045
JAKARTA- Pembangunan jangka panjang Indonesia menuju 2031, 2036, hingga Indonesia Emas 2045 membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat, reformasi struktural yang terkoordinasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Stabilitas makroekonomi, efisiensi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan kepercayaan terhadap institusi menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi pokok pemikiran Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam pidato kunci bertajuk “Anchoring Indonesia’s Long-Term Development Ambitions” pada Special Session A.1 di Investor Daily Room, Jakarta, 7 Oktober 2026.
Anggito menekankan bahwa pembangunan jangka panjang harus dimulai melalui langkah konkret dalam jangka pendek. Prinsip “a long term is built in the short term” menjadi dasar untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi saat ini dengan sasaran pembangunan dalam satu hingga dua dekade mendatang.
Tahapan Pembangunan Harus Terintegrasi
Menurut kerangka yang dipaparkan Anggito, pembangunan perlu dijalankan melalui tahapan yang saling terhubung. Pada tahun pertama hingga kedua, prioritas diarahkan pada penguatan stabilitas makroekonomi, penjagaan momentum pertumbuhan, pembangunan kepercayaan, serta dimulainya investasi.
Fondasi tersebut dinilai penting untuk mencegah biaya yang lebih besar ketika Indonesia memasuki fase pembangunan berikutnya. Pada tahun kelima, agenda pembangunan diarahkan pada transformasi struktural, peningkatan produktivitas, percepatan industrialisasi yang terarah, dan pendalaman sektor keuangan.
Memasuki tahun kesepuluh, fokus pembangunan bergeser pada peningkatan inovasi, penguasaan teknologi mutakhir, serta keterlibatan yang lebih kuat dalam rantai pasok global.
Pendekatan ini menempatkan stabilitas, produktivitas, industrialisasi, dan inovasi sebagai rangkaian agenda yang perlu berjalan secara berkesinambungan untuk mendukung ambisi pembangunan nasional.
Indikator Ekonomi Menunjukkan Stabilitas, tetapi Tantangan Tetap Besar
Dalam pemaparannya, Anggito menyebut perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 5,29% pada kuartal II 2026, sedangkan pertumbuhan kuartalan mencapai 3,73%. Kinerja tersebut menunjukkan ekonomi domestik tetap tumbuh di tengah tekanan global.
Meski demikian, pertumbuhan di kisaran 5% dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia keluar dari middle-income trap. Karena itu, peningkatan pertumbuhan perlu disertai perubahan struktural yang memperkuat produktivitas dan kapasitas industri nasional.
Dari sisi harga, inflasi umum tercatat sebesar 3,28% secara tahunan pada September 2026, sementara inflasi inti berada di level 2,84%. Kedua indikator tersebut menggambarkan kondisi inflasi yang disebut masih terkendali dalam rentang sasaran.
Pada sektor eksternal, rupiah mengalami tekanan hingga mencapai Rp17.998 per dolar AS pada September 2026. Sementara itu, cadangan devisa tercatat sebesar US$146,5 miliar pada Agustus 2026 dan dipandang sebagai bantalan untuk menghadapi guncangan eksternal.
Aktivitas sektor riil juga memperlihatkan sejumlah indikator positif. Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di level 52,4 pada Juli 2026, sedangkan Consumer Confidence Index tercatat sebesar 118,5 pada bulan yang sama. Dalam summary pidato, kedua indikator tersebut mencerminkan kondisi manufaktur yang berada di zona ekspansi dan keyakinan konsumen yang solid.
Namun, stabilitas makroekonomi perlu diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang lebih produktif agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
Efisiensi Investasi dan Reformasi Struktural Jadi Prioritas
Salah satu persoalan yang disoroti adalah efisiensi investasi. Rasio investasi Indonesia disebut berada di kisaran 30,7% terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) masih sekitar 6.
Kombinasi tersebut menjadi perhatian karena tingginya investasi belum sepenuhnya diikuti peningkatan output yang sepadan. Dengan kata lain, tantangan pembangunan bukan hanya meningkatkan jumlah modal yang masuk, melainkan memastikan modal tersebut menghasilkan produktivitas dan nilai tambah yang lebih besar.
Anggito menekankan pentingnya mengakui persoalan secara terbuka sebagai langkah awal reformasi. Sejumlah tantangan mendasar yang disoroti meliputi produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya logistik tinggi, sektor keuangan yang belum cukup dalam, industrialisasi yang masih dominan di sektor hulu, ketidakpastian arah regulasi, serta kesenjangan kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan industri.
Berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Reformasi perlu dilakukan secara serentak dan terkoordinasi lintas sektor agar perbaikan di satu bidang dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya.
Pembiayaan Pembangunan Perlu Mengandalkan Berbagai Sumber
Dalam arsitektur pembiayaan, Anggito menggarisbawahi pentingnya menghubungkan tabungan domestik dengan investasi dalam negeri, sekaligus mengarahkan tabungan global ke investasi di Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak diposisikan sebagai satu-satunya sumber pendanaan pembangunan. Sebaliknya, APBN diharapkan menjadi katalis yang menghasilkan efek pengganda dan mendorong keterlibatan modal swasta atau crowding-in.
Untuk memperkuat pembiayaan jangka panjang, instrumen seperti obligasi, sukuk, dana pensiun, dan asuransi perlu dikembangkan. Instrumen tersebut dinilai penting untuk menyediakan sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi berjangka panjang.
Anggito juga menyoroti peran Danantara dan dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) sebagai investor jangkar yang dapat menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) serta mendorong skema investasi bersama dengan pihak swasta.
Selain itu, blended finance dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dipandang sebagai instrumen untuk mengurangi risiko investasi melalui kombinasi pembiayaan publik dan swasta.
Reformasi keuangan negara juga perlu mencakup tiga sisi. Pada penerimaan, kebijakan diarahkan agar lebih adil dan optimal, mendorong penerimaan daerah, serta meningkatkan target rasio pajak atau tax ratio menuju 15%. Pada belanja, prioritasnya adalah memastikan alokasi anggaran lebih produktif dan memperkuat keselarasan hubungan fiskal pusat-daerah. Sementara pada pembiayaan, kebijakan perlu lebih mendorong masuknya investasi swasta daripada menyingkirkannya melalui efek crowding-out.
Kepercayaan dan Kualitas Institusi Menentukan Investasi
Kepercayaan atau trust dipandang bukan sekadar faktor sosial, melainkan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Kepercayaan yang tinggi dapat mengurangi premi risiko, menekan biaya modal, mendorong investasi riil, dan memperbesar kapasitas produksi nasional.
Karena itu, investor dengan horizon lima hingga sepuluh tahun membutuhkan kepastian penegakan kontrak, konsistensi hukum, dan transparansi kebijakan. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang dapat diprediksi.
Anggito menegaskan bahwa stabilitas tidak bertentangan dengan perubahan. Sebaliknya, stabilitas menjadi fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan karena memungkinkan dunia usaha merencanakan investasi dan menjalankan kegiatan ekonomi dengan risiko yang lebih terukur.
Untuk mendukung kondisi tersebut, diperlukan institusi yang kredibel, kompeten, konsisten, dan dapat diprediksi. Kesinambungan kelembagaan juga dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan tidak kehilangan arah ketika terjadi pergantian kepemimpinan politik.
Transformasi SDM dan Literasi Keuangan Perlu Diperkuat
Pembangunan ekonomi jangka panjang juga bergantung pada kemampuan manusia untuk menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan nilai tambah. Anggito menekankan kebutuhan terhadap insinyur terampil, profesional di sektor keuangan, wirausahawan, peneliti inovasi, serta aparatur birokrasi yang mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif.
Dalam sektor keuangan, summary pidato mencatat tingkat inklusi keuangan sebesar 93%, sementara literasi keuangan baru mencapai sekitar 69%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai cara menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat.
Salah satu arah yang disoroti adalah mendorong masyarakat beralih dari sekadar penabung menjadi investor yang memahami risiko dan peluang investasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan rekening atau akses terhadap layanan, tetapi juga berkembang menjadi pengambilan keputusan keuangan yang lebih terinformasi.
Anggito juga menekankan perlunya mengubah cara mengukur keberhasilan pembangunan. PDB tidak seharusnya menjadi satu-satunya indikator kinerja. Evaluasi investasi perlu mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan ekspor manufaktur, penyerapan alih teknologi, dan pertumbuhan yang inklusif.
Siklus Pertumbuhan Positif Harus Dibangun Bersama
Dalam kerangka yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terbentuk melalui siklus positif atau virtuous cycle. Peningkatan investasi mendorong produksi dan perdagangan, yang kemudian memperdalam industrialisasi. Struktur industri yang lebih kuat dapat mendukung pendalaman sektor keuangan dan memperkokoh kepercayaan.
Untuk mewujudkannya, Anggito merangkum rangkaian tindakan yang mencakup pengakuan terhadap persoalan, identifikasi potensi, pembangunan kapasitas, penguatan institusi dan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, mobilisasi pembiayaan, serta pembangunan kepercayaan.
Ia juga menekankan tiga kompas tindakan, yakni berpikir secara global dengan memahami dinamika geopolitik, memahami kekuatan dan realitas potensi nasional, serta mengeksekusi kebijakan secara nyata, konsisten, dan terukur di tingkat domestik.
Kerangka tersebut menempatkan pembangunan jangka panjang sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan konsistensi kebijakan, kualitas institusi, pembiayaan yang beragam, dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan fondasi tersebut, stabilitas ekonomi diharapkan dapat berkembang menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan transformasi struktural untuk mendukung ambisi Indonesia Emas 2045. (Vebriansyah Pratama Putra)
