RANGKUMAN
Powering Tomorrow: Integrating Sustainable Energy and Minerals for Economic Leap
Plenary Session 1
Investor Daily Plenary Room
Jakarta, 07 Oktober 2026
MOD: Djaka Susila
Editor in Chief Investor Daily & Jakarta Globe
Speakers:
1. Ary Kurniawan - Senior Vice President (SVP) Business Development Pertamina (Persero)
2. M. Fahrur Rozy - Director of Retail and Commerce PT PLN (Persero)
3. Rachmat Makassau - Chairman Indonesian Mining Association (IMA)
4. Tony Wenas - President Director PT Freeport Indonesia
5. Prof.Dr. Tirta Nugraha, S.Sos, M.M., Ph.D - Senior Advisor to the Minister for Institutional Relations Ministry of Energy and Mineral Resources
IDS 2026: Integrasi Energi Berkelanjutan dan Hilirisasi Mineral Jadi Kunci Lompatan Ekonomi Indonesia
JAKARTA- Integrasi energi berkelanjutan dan hilirisasi mineral menjadi dua agenda penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penguatan infrastruktur kelistrikan, peningkatan nilai tambah mineral, serta stabilitas regulasi dinilai perlu berjalan beriringan agar potensi sumber daya alam nasional dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Berbagai tantangan dan peluang tersebut dibahas dalam sesi pleno bertajuk “Powering Tomorrow: Integrating Sustainable Energy and Minerals for Economic Leap” di Investor Daily Plenary Room, Jakarta, pada 7 Oktober 2026. Diskusi yang dimoderatori Editor in Chief Investor Daily dan Jakarta Globe, Djaka Susila, menghadirkan perwakilan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), Indonesian Mining Association (IMA), PT Freeport Indonesia, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pembahasan mencakup strategi diversifikasi energi, pembangunan infrastruktur kelistrikan, tantangan transisi energi di sektor pertambangan, penguatan manufaktur hilir, hingga kebutuhan akan regulasi yang stabil untuk mendukung investasi.
Pertamina Perkuat Diversifikasi Energi dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati
Senior Vice President Business Development PT Pertamina (Persero), Ary Kurniawan, menjelaskan bahwa Pertamina menjalankan strategi ganda atau dual strategy. Strategi tersebut dilakukan dengan mempertahankan dan memaksimalkan bisnis minyak dan gas bumi yang sudah berjalan, sekaligus mengembangkan portofolio energi baru terbarukan.
Di sektor hulu migas, Pertamina menargetkan peningkatan produksi hingga 1 juta barel minyak per hari pada 2030. Pada saat yang sama, perusahaan mengembangkan berbagai alternatif bahan bakar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor bahan bakar.
Pengembangan biodiesel menjadi salah satu langkah yang disoroti. Perjalanan program biodiesel dari tahap awal pada 2012 hingga B35, B40, dan B50 dinilai efektif menekan ketergantungan impor diesel. Capaian tersebut, menurut paparan dalam sesi, didukung oleh ketegasan regulasi dan mandat Presiden serta instrumen pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pertamina juga mengembangkan biogasoline berbasis sawit melalui dua proyek percontohan. Untuk bioetanol, perusahaan memanfaatkan tetes tebu atau molasses sebagai bahan baku guna mendukung peta jalan bauran bioetanol 5% atau E5 di wilayah Jawa pada 2027. Kerja sama strategis dengan pihak swasta, termasuk NEPO, turut dibuka untuk mendukung pengembangan tersebut.
Di sektor penerbangan, Pertamina mengembangkan bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan memanfaatkan minyak jelantah. Bahan baku ini diarahkan untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan bagi penerbangan domestik maupun internasional.
Pengembangan energi bersih juga membutuhkan sistem penyimpanan energi atau energy storage, terutama untuk mendukung integrasi pembangkit listrik tenaga surya. Dalam hal ini, Pertamina terlibat dalam konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC) bersama kelompok BUMN, termasuk MIND ID dan Antam, serta membuka peluang bagi mitra swasta dan investor strategis.
Pertamina dan PLN turut memperkuat kolaborasi di sektor panas bumi melalui nota kesepahaman dan pembentukan tim kerja bersama. Panas bumi diposisikan sebagai sumber energi hijau yang dapat menyediakan pasokan dasar secara stabil. Namun, pengembangannya menghadapi risiko eksplorasi dan pengeboran, tantangan geografis, serta kebutuhan perizinan lintas kementerian, khususnya untuk lokasi di kawasan pegunungan dan hutan lindung.
Dalam pembagian peran yang dipaparkan, Pertamina menangani pencarian cadangan dan pengeboran uap, sedangkan PLN bertanggung jawab atas pembangkitan serta penyaluran listrik ke pusat beban. Pertamina juga melihat peluang dalam ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk biogas dan konversi sampah rumah tangga menjadi energi.
PLN Siapkan Penambahan Kapasitas dan Jaringan Transmisi
Direktur Retail dan Commerce PT PLN (Persero), M. Fahrur Rozy, menempatkan PLN sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem kelistrikan yang terintegrasi di tengah transisi energi.
Dalam pemaparannya, kapasitas pembangkit listrik nasional disebut mencapai 83 gigawatt (GW), dengan kontribusi EBT sebesar 11,7% atau sekitar 9 GW. Sumber EBT tersebut mayoritas berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Kapasitas terpasang PLTP nasional saat ini berada di sekitar 2,43 GW dan ditargetkan meningkat menjadi 5,2 GW berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
PLN menyebut RUPTL 2025–2034 sebagai rencana dengan penambahan pembangkit yang paling berorientasi pada energi hijau dalam sejarah perusahaan. Rencana tersebut mencakup penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69 GW, dengan 61% di antaranya berbasis EBT. Sebanyak 77% dari porsi pembangkitan EBT direncanakan melibatkan pengembang swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Rencana pemerintah untuk menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 GW juga disambut melalui penjajakan skema kemitraan pemanfaatan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk lahan milik BUMN dan pihak swasta.
Selain kapasitas pembangkit, PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menghubungkan koridor kelistrikan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan Indonesia Timur. Pembangunan transmisi menjadi penting karena sumber EBT tersebar di berbagai wilayah dan sering kali berada jauh dari pusat konsumsi energi.
Pertumbuhan kebutuhan listrik juga dipengaruhi oleh perkembangan industri baru. PLN telah menjalin kemitraan dengan sembilan perusahaan pertambangan swasta untuk mengganti truk operasional bermesin pembakaran internal atau Internal Combustion Engine (ICE) menjadi armada listrik.
Sektor pusat data atau data center juga dinilai menjadi peluang pertumbuhan permintaan listrik dalam lima tahun ke depan. PLN menyatakan kesiapan menyediakan listrik berkualitas tinggi yang stabil selama 24 jam, termasuk melalui pemanfaatan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC), dengan tetap menjaga keandalan pasokan bagi masyarakat.
Untuk mendukung operasional, PLN menggunakan sistem digitalisasi Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) guna memantau kinerja pembangkit secara waktu nyata. Perusahaan juga mengandalkan integrasi antarpembangkit untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca, termasuk fenomena El Niño yang dapat mengurangi debit air untuk PLTA. Dalam paparannya, PLN turut menekankan pentingnya menjaga tarif listrik tetap kompetitif guna mendukung investasi dan produktivitas manufaktur.
Industri Tambang Dorong Transisi Energi yang Terukur
Ketua Indonesian Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, menekankan bahwa transisi energi di sektor pertambangan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan struktur biaya operasional. Industri pertambangan disebut berkomitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap.
Pertimbangan biaya menjadi penting karena energi menyumbang sekitar 20% hingga 40% dari total biaya operasional pertambangan. Menurut paparan IMA, kenaikan biaya energi yang terlalu tinggi berisiko menghambat industrialisasi nasional. Karena itu, perubahan bauran energi perlu mempertimbangkan keterjangkauan dan keandalan pasokan.
Keterbatasan teknologi penyimpanan energi berskala besar juga menjadi tantangan, khususnya bagi kegiatan pertambangan yang beroperasi selama 24 jam. Sebagai pendekatan yang dinilai realistis, perusahaan tambang menerapkan kombinasi sumber energi, antara lain membangun PLTS mandiri seperti yang dilakukan AMMAN dan Harita, serta beralih dari batu bara ke gas alam cair atau LNG.
Di sisi hilirisasi, IMA menyampaikan bahwa industri nikel Indonesia telah menguasai sekitar 55–60% pangsa pasar dunia melalui produksi nickel matte dan Nickel Pig Iron (NPI). Pada 2027–2028, kapasitas smelter nikel diproyeksikan menghasilkan sekitar 2,5 juta ton NPI dan 1 juta ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), atau total sekitar 3,5 juta ton produk olahan nikel.
Sementara itu, fasilitas smelter baru di sektor tembaga diperkirakan mendorong suplai katoda tembaga nasional menjadi 1,2–1,3 juta ton per tahun.
Meski kapasitas pengolahan meningkat, penyerapan domestik masih menjadi persoalan. Pasar dalam negeri disebut baru menyerap sekitar 20–30% dari total keluaran smelter, sedangkan sisanya harus diekspor kembali dalam bentuk bahan baku setengah jadi.
IMA menilai pembangunan fasilitas smelter hulu oleh Kementerian ESDM perlu diikuti pengembangan manufaktur hilir. Peran tersebut terutama berada pada kementerian terkait industri, termasuk Kementerian Perindustrian, untuk membangun ekosistem yang mampu menyerap bahan baku hasil pengolahan mineral menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
Freeport Tekankan Batas Hilirisasi dan Dekarbonisasi Tambang
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa hilirisasi pertambangan memiliki batas yang perlu dipahami dalam pembagian peran antarsektor. Menurutnya, tanggung jawab industri pertambangan mencapai tahap pemurnian komoditas menjadi produk logam dengan kemurnian 99,99%, seperti katoda tembaga atau emas batangan murni. Pengolahan lebih lanjut menjadi kabel, komponen elektronik, maupun barang konsumsi merupakan ranah industri manufaktur.
Tony menyampaikan bahwa kapasitas produksi katoda tembaga nasional sebesar 1,2 juta ton per tahun memiliki potensi pemanfaatan yang besar. Dalam pemaparannya, volume tersebut disebut setara dengan kebutuhan material untuk memproduksi 12 juta mobil listrik per tahun, memasang 160 GW panel surya per tahun, membangun 400 GW pembangkit listrik tenaga bayu, atau menyediakan material bagi 2.000 gedung seukuran Empire State Building.
Potensi tersebut dinilai membutuhkan percepatan investasi di sektor manufaktur yang menggunakan tembaga, timah, dan aluminium. Hal ini berkaitan dengan tingkat penyerapan domestik yang masih berada di kisaran 20–30%.
Freeport juga memaparkan sejumlah langkah dekarbonisasi dalam kegiatan pertambangan. Setelah tambang terbuka Grasberg ditutup, kegiatan penambangan beralih ke sistem bawah tanah. Operasi tambang terbuka sebelumnya menggunakan sekitar 150 truk diesel berukuran besar, sedangkan sistem pengangkutan di tambang bawah tanah kini menggunakan kereta listrik tanpa emisi. Perubahan tersebut disebut telah memangkas emisi karbon Freeport sebesar 30%.
Selain itu, Freeport mengonversi pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara yang telah beroperasi menjadi pembangkit berbasis LNG. Langkah tersebut diproyeksikan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 60% pada 2030. Smelter baru Freeport di Manyar, Gresik, juga menggunakan pasokan listrik hijau bersertifikasi REC dari PLN.
Namun, pengembangan energi terbarukan di Papua menghadapi kondisi geografis yang menantang. Kawasan Grasberg memiliki curah hujan tinggi dan paparan sinar matahari hanya sekitar dua hingga tiga jam per hari, sementara potensi anginnya terbatas. Pembangunan PLTA juga menghadapi kendala jarak sumber air hingga 110 kilometer, medan ekstrem, stabilitas keamanan jalur transmisi, serta keterbatasan waktu pemanfaatan yang berkaitan dengan masa kontrak operasi pertambangan.
Dalam konteks investasi, Tony menyoroti pentingnya kestabilan regulasi. Berdasarkan interaksinya dengan investor internasional di Chili dan New York, perubahan peraturan secara mendadak menjadi keluhan yang dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan risiko kelayakan proyek. Ia juga menyampaikan bahwa hilirisasi menyumbang 30% dari total realisasi investasi nasional, dengan komposisi investasi dalam negeri dan asing sekitar 50:50.
Pemerintah Dorong Hilirisasi Berbasis Teknologi
Senior Advisor to the Minister for Institutional Relations Kementerian ESDM, Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, memaparkan perspektif pemerintah mengenai koordinasi lintas sektor, kepastian berusaha, dan arah industrialisasi nasional.
Dalam pemaparannya, pembentukan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi disebut sebagai upaya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hilirisasi agar tidak berjalan secara sektoral. Sinergi juga dilakukan melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, dengan Kementerian ESDM bertanggung jawab atas kebijakan teknis dan Badan Pengelola Investasi Danantara menjalankan pengelolaan portofolio proyek strategis.
Pemerintah, menurut Tirta, perlu menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga keterjangkauan barang dan layanan publik, termasuk BBM dan listrik, serta memastikan keberlangsungan finansial BUMN dan perusahaan swasta. Komunikasi dengan pelaku usaha juga perlu dijaga agar keluhan industri dapat ditangani secara responsif melalui pendekatan pemecahan masalah.
Selain itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri besar.
Tirta menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak semestinya hanya diukur dari penciptaan lapangan kerja padat karya. Industrialisasi juga perlu mendorong kegiatan bernilai tambah tinggi, penguasaan teknologi, dan alih teknologi. Contoh bidang yang disoroti meliputi perakitan panel surya, baterai, inverter, hingga kendaraan listrik.
Menurut paparan tersebut, ketersediaan modal global perlu diimbangi dengan proyek hilir yang memiliki kepastian hukum, kelayakan ekonomi, serta rantai pasok lokal yang memadai. Dengan demikian, pengembangan energi berkelanjutan dan pengolahan mineral dapat dihubungkan dengan pertumbuhan industri manufaktur domestik.
Stabilitas Regulasi dan Manufaktur Jadi Tantangan Berikutnya
Paparan para pembicara menunjukkan bahwa transisi energi dan hilirisasi mineral tidak hanya bergantung pada pembangunan pembangkit atau fasilitas pemurnian. Keduanya juga memerlukan jaringan transmisi yang memadai, teknologi penyimpanan energi, keterlibatan investasi swasta, dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri hilir.
Di sektor pertambangan, peningkatan kapasitas smelter perlu diikuti oleh pertumbuhan industri manufaktur yang menyerap produk olahan di dalam negeri. Sementara itu, pengembangan energi bersih perlu memperhitungkan biaya, keandalan pasokan, dan kondisi geografis setiap wilayah.
Stabilitas regulasi serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Dalam kerangka pembahasan ini, integrasi energi berkelanjutan dan mineral diharapkan dapat mendukung penguatan industri nasional serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Vebriansyah Pratama Putra)
