RANGKUMAN
“Indonesia’s Economic Model”
Fireside Chat
Investor Daily Plenary Room
Jakarta, 07 Oktober 2026
Hashim Djojohadikusumo
Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for Climate and Energy
IDS 2026: Hasyim Djojohadikusumo Paparkan Strategi Pertumbuhan Ekonomi, dari Perumahan Sosial hingga Transisi Energi
JAKARTA- Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Agenda tersebut mencakup pengembangan perumahan sosial, pemerataan akses internet, transisi energi, kemandirian pangan, penerapan teknologi penangkapan karbon, hingga restorasi kawasan hutan dan konservasi.
Dalam sesi fireside chat bertajuk Indonesia’s Economic Model di Investor Daily Plenary Room, Jakarta, 7 Oktober 2026, Hashim menyoroti pentingnya mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan efek berganda, memperkuat ketahanan nasional, dan membuka peluang investasi berkelanjutan.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah menjadikan perumahan sosial sebagai penggerak baru pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), pengembangan energi terbarukan, serta penguatan produksi pangan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun fondasi ekonomi nasional.
Perumahan Sosial Berpotensi Menggerakkan 185 Sektor Industri
Hashim mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian tersebut pernah ada sekitar 40 tahun lalu pada era Siswono Yudo Husodo, sebelum dihapus dan digabungkan ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut pemaparan Hashim, sektor perumahan, properti, dan konstruksi memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Sebagai perbandingan, sektor tersebut di Tiongkok menyumbang hingga 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 35 tahun hingga 2018. Sementara itu, kontribusinya di Indonesia baru mencapai sekitar 14% dari PDB.
Pengembangan perumahan sosial, khususnya bagi kelas menengah, dinilai dapat menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian. Pembangunan rumah berkaitan langsung dengan sekitar 185 sektor industri pendukung, mulai dari semen, kayu, dan kabel hingga bohlam listrik. Dengan keterkaitan tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya berhubungan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas industri pendukung.
Akses Internet Terjangkau Jadi Tantangan Ekonomi Digital
Selain sektor perumahan, Hashim menyoroti pentingnya memperluas konektivitas internet yang terjangkau dan konsisten. Menurut studi McKinsey dan Bank Dunia yang dirujuk dalam pemaparannya, setiap peningkatan 10% populasi yang memperoleh akses internet terjangkau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7% hingga 1,3% per tahun.
Di Indonesia, sekitar 80% populasi disebut telah memiliki akses internet. Namun, baru sekitar 15% masyarakat yang menikmati konektivitas terjangkau dan konsisten sepanjang hari. Angka tersebut masih jauh dibandingkan Korea Selatan dan Singapura yang mencapai 99%.
Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan ekonomi digital. Hashim juga menyoroti kebutuhan energi yang besar untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan dan pusat data (data center).
Peningkatan kebutuhan listrik dari sektor tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan emisi karbon. Pada saat yang sama, pertumbuhan AI dan pusat data membuka peluang bagi pengembangan bisnis energi yang berkelanjutan. Indonesia juga dinilai memiliki keunggulan dari sisi demografi, dengan jumlah penduduk muda yang besar dan adaptif terhadap penggunaan teknologi AI.
Pertumbuhan Ekonomi 8% Diarahkan Tetap Memperhatikan Lingkungan
Dalam pemaparannya, Hashim menyampaikan visi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% atau lebih dengan menerapkan prinsip growth with balance. Pendekatan ini menekankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Salah satu program yang mendukung arah tersebut adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), yang dilengkapi sistem penyimpanan energi (storage) berskala besar.
Selain PLTS, pengembangan energi panas bumi (geothermal), energi angin (wind power), serta pemanfaatan energi fosil tradisional juga menjadi bagian dari pendekatan penyediaan energi yang dipaparkan.
Kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk perkembangan AI dan pusat data, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyelaraskan agenda pembangunan dengan pengelolaan emisi.
Swasembada Beras Dicapai Lebih Awal, Cadangan Nasional 5,3 Juta Ton
Ketahanan pangan menjadi bagian lain dari strategi pembangunan yang dibahas Hashim. Ia menekankan pentingnya ketersediaan pangan dalam menjaga ketenangan dan stabilitas masyarakat, terutama setelah pandemi dan konflik internasional menunjukkan kerentanan rantai pasok global.
Hashim menyebut program Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman berhasil mencapai swasembada beras tiga tahun lebih awal dari target pemerintah.
Cadangan beras nasional mencapai 5,3 juta ton. Jumlah tersebut membuat gudang Perum Bulog penuh sehingga penyimpanan turut memanfaatkan gudang swasta. Indonesia juga disebut telah menyepakati ekspor 500.000 ton beras ke Malaysia. Kesepakatan tersebut menjadi ekspor beras pertama Indonesia setelah 42 tahun.
Capaian tersebut dikaitkan dengan kebijakan pasar yang mencakup peningkatan harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar 50% dan penurunan harga pupuk urea sebesar 20%. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan insentif bagi petani sekaligus menekan biaya produksi.
Seiring tercapainya swasembada beras, pemerintah membatalkan rencana pembukaan 2 juta–3 juta hektare lahan sawah baru di Merauke dan Kalimantan. Keputusan tersebut juga meredam kekhawatiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan investor internasional di London, New York, Tokyo, serta Hong Kong terkait potensi deforestasi.
Teknologi Penangkapan Karbon Dikembangkan untuk Industri
Dalam upaya menekan emisi, Hashim menyoroti pemanfaatan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) serta Carbon Capture and Storage (CCS). Implementasi teknologi tersebut disebut tengah berjalan melalui kerja sama ExxonMobil dengan Pertamina di Jawa, serta BP.
Uji coba teknologi penangkapan karbon di Petrokimia Gresik, yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang dan Taiwan, disebut berhasil mengurangi emisi karbon hingga 95%. Selain menekan emisi, proses penangkapan karbon tersebut menghasilkan produk sampingan berupa soda ash yang dapat digunakan sebagai bahan baku kimia. Pemanfaatan produk sampingan ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan kimia nasional.
Teknologi serupa juga disebut berpotensi diterapkan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara agar pembangkit dapat terus beroperasi dengan pengendalian emisi. Untuk mendukung penerapannya, Kementerian Perindustrian sedang menyusun skema insentif khusus.
Mikroalga Dikembangkan untuk Avtur Hijau dan Pangan
Hashim turut memaparkan peluang pemanfaatan mikroalga sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Pengembangan mikroalga didukung oleh potensi sinar matahari, ketersediaan lahan kolam atau tambak, tenaga kerja lokal, serta pasokan karbon dioksida (CO₂) dari ladang minyak dan gas.
Selain untuk bahan bakar penerbangan, pengolahan mikroalga berpotensi menghasilkan pakan ternak dan suplemen protein lokal, seperti spirulina dan chlorella. Produk tersebut juga dikaitkan dengan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada sektor biofuel, pengembangan bahan bakar dari B50 hingga B100 diarahkan untuk memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan terdegradasi yang telah berupa semak belukar, bukan hutan primer.
Pendekatan ini menempatkan pemanfaatan lahan terdegradasi sebagai bagian dari pengembangan bahan bakar nabati, dengan tetap memperhatikan perlindungan kawasan hutan primer.
Pemulihan Taman Nasional dan Penggalangan Dana Internasional
Agenda keberlanjutan yang dipaparkan Hashim juga mencakup pemulihan kawasan konservasi. Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas keseluruhan sekitar 23 juta hektare. Dari kawasan tersebut, sekitar 5 juta hektare lahan perkebunan sawit dan pertambangan ilegal disebut telah dikuasai kembali oleh negara.
Hashim juga mengemban tugas untuk menggalang pendanaan dari luar negeri bagi kegiatan pemulihan dan penanaman kembali hutan di taman nasional, baik di kawasan daratan maupun konservasi laut, termasuk Raja Ampat. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda pemulihan lingkungan yang mencakup restorasi hutan dan kawasan konservasi laut. (Vebriansyah Pratama Putra)
