Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, jumlah penduduk kelas menengah mengalami penyusutan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kelompok kelas menengah mencapai 46,7 juta jiwa pada 2025, turun dari 48,27 juta jiwa pada 2023.
Lebih lanjut, tekanan terhadap kelas menengah meningkat seiring inflasi yang lebih tinggi. BPS mencatat, inflasi tahunan pada Agustus 2026 mencapai 3,19% year on year (yoy), naik dari 2,12% yoy pada Agustus 2024.
Kenaikan harga kebutuhan membuat alokasi penghasilan kelas menengah lebih banyak digunakan untuk konsumsi harian. Laporan Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) bertajuk “Kelas Menengah di Persimpangan Masa Depan” pada 2026 menyebutkan, konsumsi harian mengambil porsi 40,5% dari alokasi penghasilan, disusul tabungan (21,8%) dan pembayaran cicilan (16,4%).
Adapun riset KIMCI dilakukan pada kuartal-IV 2025 dan kuartal I-2026 yang melibatkan 1.000 responden berusia 18-60 tahun dengan penghasilan berkisar Rp 2-10 juta per kapita per bulan.
Lebih lanjut, riset KIMCI menunjukkan 64,6% responden kelas menengah mengalami kondisi pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Selain tekanan pengeluaran, kepemilikan rumah juga masih menghadapi sejumlah hambatan.
Laporan KIMCI tersebut mencatat 63% responden menghadapi hambatan ekonomi dalam memiliki rumah, sementara 57% terkendala faktor pribadi dan 35% kesulitan memenuhi syarat Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
