Wajib Pajak Karyawan Dominasi 5,2 Juta Pelaporan SPT Tahunan Terbaru

Rabu, 4 Maret 2026 | 08:00 WIB

A
Penulis: Ajeng Wirachmi | Editor: AW
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Wajib Pajak Karyawan Dominasi 5,2 Juta Pelaporan SPT Tahunan Terbaru
Total pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 menembus angka 5.214.894 laporan hingga 2 Maret 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tren positif pada kepatuhan pajak dengan total pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang menembus angka 5.214.894 laporan hingga 2 Maret 2026. Dominasi sistem pelaporan kini beralih sepenuhnya ke platform digital, di mana sebanyak 5.213.558 wajib pajak menggunakan Coretax DJP, sementara sisanya masih memanfaatkan Coretax Form. Secara segmentasi, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan menjadi kontributor terbesar dengan 4,64 juta laporan, disusul oleh WP Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 455,11 ribu laporan, serta WP Badan baik dalam denominasi Rupiah maupun Dolar AS.

Di sisi lain, implementasi sistem perpajakan terbaru menunjukkan progres signifikan melalui data aktivasi akun Coretax yang kini telah mencapai 14,9 juta akun. WP Orang Pribadi tercatat paling progresif dalam melakukan aktivasi dengan jumlah 13,89 juta akun, diikuti oleh WP Badan sebanyak 915,97 ribu akun, serta WP Instansi Pemerintah dan PMSE. Angka-angka ini mencerminkan kesiapan infrastruktur digital DJP dalam mengintegrasikan berbagai kategori wajib pajak ke dalam ekosistem Coretax guna menciptakan administrasi perpajakan yang lebih efisien dan transparan.

Jumlah Pelapor SPT & Aktivasi Coretax - (DJP Kemenkeu/Ajeng Wirachmi)
Jumlah Pelapor SPT & Aktivasi Coretax - (DJP Kemenkeu/Ajeng Wirachmi)

Data Terkait

mengenal-aturan-pajak-rumah-kontrakan-dan-rumah-kos
Ekonomi

Mengenal Aturan Pajak Rumah Kontrakan dan Rumah Kos

DJP Kemenkeu memastikan belum ada rencana pemungutan jenis pajak baru yang menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa pada 2027.

11 Agu 2026

wajib-pajak-tembus-7935-juta-djp-perkuat-pengawasan-berbasis-data
Ekonomi

Wajib Pajak Tembus 79,35 Juta, DJP Perkuat Pengawasan Berbasis Data

DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026 untuk memperluas pengawasan pajak melalui data nonlapangan dan teknologi, seiring jumlah wajib pajak mencapai 79,35 juta.

25 Jul 2026

aturan-pengawasan-pajak-berubah-ini-perbedaan-regulasi-lama-dan-terbaru
Ekonomi

Aturan Pengawasan Pajak Berubah, Ini Perbedaan Regulasi Lama dan Terbaru

DJP mengubah pola pengawasan wajib pajak dengan memperluas pengumpulan data nonlapangan serta memanfaatkan teknologi digital, analisis, dan tax partnership.

23 Jul 2026

dpr-ri-sahkan-uu-pfii-ini-deretan-insentif-pajak-bagi-investor-global
Hukum & Keamanan

DPR RI Sahkan UU PFII, Ini Deretan Insentif Pajak bagi Investor Global

PFII resmi disahkan DPR RI dengan menawarkan insentif pajak hingga 0% selama 50 tahun untuk menarik investasi global tanpa melanggar GMT 15%.

23 Jul 2026

sambut-hari-pajak-penerimaan-pajak-semester-i-2026-tembus-rp-1035-t
Ekonomi

Sambut Hari Pajak, Penerimaan Pajak Semester I-2026 Tembus Rp 1.035 T

Penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.035 triliun pada semester I-2026 atau 43,9% dari target APBN. Kinerja tersebut tumbuh 24,6% dibanding tahun lalu.

15 Jul 2026

implementasi-pemungutan-pajak-marketplace-segera-berlaku
Ekonomi

Implementasi Pemungutan Pajak Marketplace Segera Berlaku

Per 1 Juli 2026, pemerintah memberlakukan PMK 37/2025 guna meningkatkan kepatuhan perpajakan para pelaku usaha di ekosistem digital.

2 Jul 2026