Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, menjadi titik kumpul aksi penyampaian pendapat oleh gabungan elemen masyarakat pada Kamis (27/8). Sebanyak 4 elemen massa menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa berbagai tuntutan penting yang berfokus pada isu hukum, ekonomi, hingga evaluasi program kerja pemerintah.
Elemen pertama, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset disertai komitmen tertulis. Mereka juga menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi proyek kereta api DJKA Kemenhub yang melibatkan Bupati Pati Sudewo, serta mengkritik penundaan transaksi rekening donasi aksi dan dugaan intimidasi selama perjalanan.
Isu serupa disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB). Kelompok ini menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, serta langkah nyata dari pemerintah untuk mengendalikan dan menurunkan harga bahan pokok.
Sementara itu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa daftar tuntutan yang lebih luas. Selain menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan Prabowo-Gibran, GERAM mendesak penghentian dan evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka turut menyoroti kebijakan pajak progresif, layanan pendidikan dan kesehatan gratis, kenaikan upah buruh, perlindungan PRT, penetapan status bencana nasional di Sumatera dan NTT, penghentian militerisasi di ranah sipil, hingga pembebasan tahanan politik dan penyitaan total aset koruptor.
Berbeda dari aliansi lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) hadir untuk memberikan dukungan terbuka terhadap kelanjutan program MBG. Meski begitu, mereka tetap meminta adanya perbaikan tata kelola serta operasional dapur penyedia agar manfaat program tersebut dirasakan lebih optimal.
