Sejarah pemerintahan Indonesia mencatat sejumlah presiden dan wakil presiden yang tidak menyelesaikan masa jabatannya secara penuh. Berdasarkan data dari DPR RI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, serta pemantauan media DATASATU, tercatat ada enam tokoh pemimpin nasional yang kepemimpinannya berhenti di tengah jalan karena berbagai faktor politik hingga pengunduran diri.
Peristiwa pertama terjadi pada era awal kemerdekaan ketika Wakil Presiden RI ke-1, Mohammad Hatta, mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Hatta memilih mundur setelah menjabat sejak 18 Agustus 1945 karena adanya perbedaan pandangan politik dan arah pemerintahan dengan Presiden Soekarno, terutama menyangkut penerapan demokrasi terpimpin. Setelah pengunduran diri tersebut, kursi wakil presiden dibiarkan kosong hingga memasuki era Orde Baru.
Selanjutnya, Presiden RI ke-1 Soekarno juga berhenti di tengah masa jabatannya pada 12 Maret 1967. Ia diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 setelah pidato pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara terkait peristiwa Gerakan 30 September (G30S) ditolak.
Pada masa Orde Baru, Presiden RI ke-2 Soeharto yang menjabat sejak 12 Maret 1967 memutuskan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Keputusan pengunduran diri tersebut diambil di tengah situasi krisis moneter 1998, gelombang demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran, kerusuhan Mei 1998, serta desakan arus reformasi.
Memasuki era reformasi, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001 lewat Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001. Pemberhentian itu dipicu oleh konflik politik dengan parlemen terkait kasus Buloggate dan Bruneigate, serta dikeluarkannya Dekrit Presiden. Pada tanggal yang sama, Wakil Presiden RI ke-8 Megawati Soekarnoputri juga otomatis mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden karena naik jabatan menggantikan Gus Dur sebagai Presiden RI ke-5.
Terbaru, Wakil Presiden RI ke-14 Gibran Rakabuming Raka yang mulai menjabat pada 20 Oktober 2024 mengajukan pengunduran diri pada November 2026 dan kini tengah menunggu proses tindak lanjut dari MPR. Pihak MPR menyatakan bahwa Gibran tidak mencantumkan alasan pengunduran dirinya di dalam surat resmi yang diserahkan. Melansir laman resmi DPR RI, anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyebut langkah pengunduran diri tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran tidak sah.