Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Indonesia berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, terutama terhadap kondisi perekonomian nasional.
Keputusan tersebut disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo pada Rabu (11/11), kemudian surat pengunduran dirinya diserahkan secara resmi kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11).
Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai situasi politik tersebut membawa sejumlah risiko ekonomi.
Sebagaimana dilansir dari Antara dan Beritasatu, besarnya dampak akan bergantung pada skenario transisi dan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Jika pergantian berlangsung cepat, tertib, dan sesuai konstitusi, tekanan makroekonomi diperkirakan hanya terjadi dalam beberapa pekan pertama. Kondisi ini dapat terlihat dari volatilitas nilai tukar rupiah dan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).
Namun, tekanan berpeluang mereda setelah terdapat kepastian kebijakan. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan konsumsi rumah tangga diperkirakan tidak banyak terpengaruh karena belanja pemerintah, penyaluran stimulus, serta investasi yang telah berjalan dapat kembali dilanjutkan.
Sebaliknya, ketidakpastian berkepanjangan yang memicu konflik antarlembaga dan gejolak sosial berisiko memperburuk kondisi makroekonomi.
Premi risiko Indonesia dapat meningkat, sehingga rupiah berpotensi melemah hingga Rp 18.500 per dolar AS dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik menjadi 7,6%.
Situasi tersebut dapat membuat biaya bunga utang pemerintah semakin mahal, sekaligus mendorong dunia usaha menunda ekspansi dan masyarakat kelas menengah menangguhkan pembelian bernilai besar.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, ISEAI merekomendasikan agar pemerintah memastikan proses pengunduran diri dan pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai konstitusi serta dilakukan secara transparan.
Ronny menyampaikan, pemerintah juga perlu menyampaikan komunikasi kebijakan secara jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha agar investasi serta aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.
Selain itu, konsistensi regulasi dan kepastian hukum perlu dipertahankan agar tidak muncul perubahan aturan yang sulit diprediksi.
Koordinasi antara DPR, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga terkait juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi serta pasar keuangan.