Perjalanan karier politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melesat sejak 2019 kini memasuki babak akhir dengan rencana penyerahan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Melansir Beritasatu, informasi mengenai jadwal penyerahan surat tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, yang membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kabar pengunduran diri resmi ke MPR ini menjadi puncak dari dinamika politik dan hukum yang berlangsung cepat dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam untuk menyampaikan permohonan mundur dari jabatannya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo sempat memberikan arahan agar keabsahan dokumen pendidikan Gibran tetap diperjuangkan melalui jalur hukum.
Langkah mundur ini tidak lepas dari tekanan politik di parlemen yang menguat setelah muncul polemik terkait dokumen pendidikan Gibran. Hingga 10 November 2026, hampir 50 anggota DPR lintas fraksi yang dipelopori oleh Mardani Ali Sera dari PKS telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Berkas usulan yang menjadi pintu masuk proses pemakzulan tersebut sudah diserahkan kepada pimpinan DPR.
Persoalan hukum yang memicu gejolak ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan advokat H.M. Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September 2025 terkait syarat kelulusan setara sekolah menengah atas (SMA) serta tuntutan ganti rugi negara. Gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran sempat ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 21 Mei 2026 dan dikuatkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi TUN pada 12 Agustus 2026.
Situasi berbalik arah pada Oktober 2026. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memang menolak gugatan sengketa Pilpres karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum dan Gibran sudah dilantik, namun majelis hakim menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah luar negeri Gibran dari Singapura dan Australia yang setara SMA. Puncaknya terjadi pada 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum, sekaligus memerintahkan kementerian untuk mencabutnya.
Rangkaian peristiwa ini menjadi kontras dengan laju karier politik Gibran yang sebelumnya berjalan mulus sejak terjun ke dunia politik pada 23 September 2019 dengan mendaftar sebagai kader PDIP di Solo. Setelah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2019 dan mendapat rekomendasi partai pada Juni 2020, Gibran bersama Teguh Prakosa memenangkan Pilkada Solo pada Desember 2020 dengan perolehan 35.055 suara dan dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021.
Baru sekitar dua tahun memimpin Kota Solo, nama Gibran mulai masuk dalam bursa calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Meski sempat menepis isu pencalonan pada Juli 2023 dan mengakui kendala batas usia minimal 40 tahun pada Agustus 2023, jalan politiknya terbuka setelah MK mengubah aturan syarat usia kepala daerah pada 16 Oktober 2023. Keputusan yang sempat menuai sorotan karena keterlibatan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran itu diikuti oleh dukungan resmi Partai Golkar pada 21 Oktober 2023 dan deklarasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) sehari kemudian.
Pasangan Prabowo dan Gibran resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023. Setelah unggul dalam berbagai hasil hitung cepat pada pemungutan suara 14 Februari 2024, KPU menetapkan pasangan ini sebagai pemenang Pilpres pada 20 Maret 2024 dengan raihan 96.214.691 suara atau 58,83% dan menang di 36 dari 38 provinsi. Gibran kemudian mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo pada 16 Juli 2024 sebelum resmi dilantik sebagai Wakil Presiden termuda Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.