Dinamika politik nasional kembali mengalami eskalasi tajam seiring mengemukanya isu niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gelombang tekanan politik dan pertarungan hukum bergulir secara intensif sejak awal Oktober hingga pertengahan November 2026. Rangkaian peristiwa bermula pada 6 Oktober saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutus penolakan gugatan sengketa Pilpres lantaran pemohon dinilai tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). Meski permohonan tersebut kandas, pertimbangan hukum majelis hakim justru menyisakan catatan krusial, yakni penegasan bahwa MK tidak menemukan bukti keabsahan dokumen ijazah atau sertifikat luar negeri milik Gibran yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas.
Eskalasi persoalan hukum kian meruncing pada 30 Oktober melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan H.M. Subhan Palal. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung secara resmi menginstruksikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran. Keputusan yudisial ini dengan cepat memicu turbulensi politik di tingkat parlemen. Hingga 10 November, hampir 50 anggota DPR lintas fraksi yang diinisiasi oleh Mardani Ali Sera telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan secara resmi menyerahkan berkas pengusulan pemakzulan kepada pimpinan DPR.
Berdasarkan pemantauan media tim DATASATU, Gibran menyampaikan permohonan pengunduran diri secara langsung saat menggelar pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto pada 10 November. Menanggapi permohonan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis agar legalitas dan keabsahan dokumen administratif tersebut tetap diperjuangkan terlebih dahulu melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
Perkembangan terbaru pada 10 November mengonfirmasi adanya pergeseran langkah taktis, di mana Gibran memutuskan untuk menunda pengajuan pengunduran diri secara administratif ke lembaga legislatif. Sebaliknya, mantan Wali Kota Solo tersebut memilih menempuh jalur perlawanan hukum formal dengan melayangkan gugatan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sekaligus mempersiapkan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung demi menguji kembali status keabsahan dokumen penyetaraannya.