Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan di tengah dinamika politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Pada Kamis (12/11), rupiah tercatat menembus Rp 18.230 per dolar AS seiring pengajuan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR RI. Pelemahan berlanjut pada Senin (16/11). Melansir data Investing, rupiah berada di level Rp 18.250 per dolar AS pada pukul 18.19 WIB.
Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai investor asing masih mengamati proses konstitusional pengunduran diri, penetapan pengganti wakil presiden, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo.
Selain menanti kepastian politik, pelaku pasar juga mencermati langkah pemerintah dalam memulihkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar keuangan.
Namun, tekanan terhadap rupiah tidak semata-mata berasal dari kondisi politik domestik. Perkembangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah turut memengaruhi pertimbangan investor.
Melansir Investor.ID, kesepakatan negosiator Rusia-Ukraina terkait pertukaran skala besar menjadi salah satu perhatian investor asing. Di sisi lain, Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei memperingatkan konsekuensi apabila Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran.
Dari sisi data ekonomi AS, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober naik 0,4%, melampaui perkiraan konsensus 0,3%, meski lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,6% pada September 2026.
Meski demikian, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan, kegaduhan politik dalam negeri, termasuk isu penyadapan Presiden RI dan pengunduran diri wakil presiden, dapat memperburuk tekanan rupiah apabila memicu ketidakpastian politik maupun kebijakan.
Senada dengan pernyataan tersebut, Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai ketidakpastian berkepanjangan yang berujung pada konflik antarlembaga dan gejolak sosial berisiko meningkatkan premi risiko Indonesia.
Dalam skenario tersebut, rupiah berpotensi melemah hingga Rp 18.500 per dolar AS dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik menjadi 7,6%.
Dampaknya, beban bunga utang pemerintah dapat meningkat, sementara dunia usaha berpotensi menunda ekspansi dan masyarakat kelas menengah menangguhkan pembelian bernilai besar.