Dinamika sosial dan politik di Indonesia sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai kemunculan beragam bentuk ekspresi protes serta kritik publik. Berbagai aliansi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga komunitas kreatif memanfaatkan simbol-simbol visual berbasis budaya pop dan peristiwa faktual sebagai media perlawanan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan negara.
Simbol pertama adalah salam Tiga Jari (three-finger salute), yang merepresentasikan kebebasan, keadilan, solidaritas, serta penolakan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan. Simbol ini ramai digaungkan di media sosial dan aksi lapangan oleh BEM UI, BEM Undip, serta Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) pada 28 Oktober 2026 di Bundaran HI, Jakarta, dan Semarang. Aksi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tersebut mengangkat evaluasi dua tahun rezim Prabowo-Gibran, penolakan kenaikan harga bahan pokok dan BBM, peninjauan ulang Proyek Strategis Nasional (PSN), pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penjagaan iklim demokrasi. Diadopsi dari narasi perlawanan terhadap Capitol dalam The Hunger Games, gestur ini sebelumnya juga telah digunakan oleh gerakan pro-demokrasi di Hong Kong pada 2019 dan Thailand pada 2020.
Simbol kedua adalah Bendera Hitam Bajak Laut Topi Jerami dari semesta anime One Piece, yang melambangkan kebebasan mutlak dan satire perlawanan terhadap otoritas korup layaknya figur Monkey D. Luffy melawan Pemerintah Dunia. Simbol ini marak dikibarkan di ruang digital dan dipasang secara mandiri di sejumlah daerah menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada Agustus 2025 sebagai luapan kekecewaan atas ketimpangan ekonomi. Kehadiran bendera ini sempat memicu polemik ketika sejumlah pejabat parlemen mencapnya sebagai tindakan provokasi atau makar, sebuah respons defensif yang justru dikritik publik karena dinilai kaku dalam menanggapi ekspresi budaya populer kaum muda.
Simbol ketiga adalah perpaduan warna Brave Pink dan Hero Green, yang menjadi medium penghormatan kolektif, empati, dan perjuangan damai. Gerakan visual ini viral di media sosial pada awal September 2025 dengan dukungan luas dari komunitas seni, akademisi, hingga Komnas Perempuan guna mengawal "Tuntutan Rakyat 17+8"—mulai dari reformasi partai politik, transparansi birokrasi, profesionalisme kepolisian, hingga perbaikan ekonomi. Warna merah muda merepresentasikan keberanian Ibu Ana, figur perempuan berhijab yang berdiri teguh menghadapi tameng aparat kepolisian saat demonstrasi. Sementara itu, warna hijau didedikasikan untuk mengenang Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang wafat terlindas kendaraan taktis saat melintas di tengah kericuhan aksi pada malam 28 Agustus 2025.
Simbol keempat adalah lambang Garuda Biru berlatar tulisan "Peringatan Darurat", yang menjadi penanda ancaman terhadap konstitusi dan keadilan politik. Dipelopori oleh akun media sosial @narasinewsroom dan jurnalis Najwa Shihab pada Agustus 2024, visual yang terinspirasi dari sistem peringatan darurat siaran televisi (Emergency Alert System) ini meledak sebagai respons publik atas manuver DPR dan pemerintah yang berupaya merevisi UU Pilkada demi menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.
Simbol kelima adalah kombinasi visual warna hijau, biru, dan merah yang hadir sebagai medium identitas bersama untuk mengekspresikan solidaritas serta menyalurkan suara masyarakat sipil. Menjelang demonstrasi 28 Oktober 2026, poster tiga warna ini marak tertempel di berbagai ruas jalan Jakarta dan viral diperbincangkan di platform media sosial Threads, setelah sebelumnya sempat mewarnai gelombang unjuk rasa Agustus 2025 dalam bingkai "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati". Digagas oleh kolaborasi aktivis, seniman visual, dan jejaring gerakan masyarakat sipil pascafenomena "Peringatan Darurat", warganet memaknai perpaduan ini sebagai trilogi aksi perlawanan: warna hijau dimaknai sebagai "gertakan", biru sebagai simbol "dobrakan", dan merah sebagai representasi "ledakan" amarah publik terhadap kebijakan rezim.