Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (20/10), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aliansi ini melibatkan gabungan mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, serta Universitas Brawijaya.
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, terkait isu lingkungan hidup, mereka mendesak penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, pemulihan kesehatan warga terdampak, hingga pencabutan izin dan pengadilan bagi korporasi yang bertanggung jawab. Kedua, di bidang ekonomi, massa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi demi memulihkan kepercayaan pasar. Ketiga, mendesak dihentikannya pembatasan kebebasan berpendapat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Tuntutan keempat berfokus pada sektor pendidikan dan pelayanan publik, yakni penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, sekaligus memperluas pemerataan akses bagi seluruh rakyat. Kelima, mahasiswa menyoroti komitmen pemberantasan korupsi dengan menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Aksi unjuk rasa ini tersebar di sejumlah titik strategis Jakarta, meliputi kawasan Monas, Tugu Tani, Gedung DPR/MPR RI, Tugu Proklamasi, dan Cawang UKI.
Guna menjaga ketertiban umum dan mengantisipasi gangguan terhadap aktivitas warga, sebanyak 9.505 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Pasukan pengamanan tersebut terdiri dari 7.660 personel Polri, 1.540 prajurit TNI, 135 petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 personel Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. (Vebriansyah Pratama Putra)
