Aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung di sejumlah daerah pada Selasa (20/10/2026). Mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi kebijakan pemerintah, hingga persoalan ekonomi dan pelayanan publik. Aksi berlangsung di Jakarta, Jayapura, Yogyakarta, Makassar, Bandung, dan Aceh. Sejumlah demonstrasi juga diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan.
Di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi di Tugu Tani dan Tugu Proklamasi. Sementara itu, 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI). Seusai aksi, enam orang dibawa ke Polda Metro Jaya.
Massa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni penanganan karhutla dan banjir, perbaikan tata kelola ekonomi, penghentian pembatasan kebebasan berpendapat, penurunan biaya pendidikan dan pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di Jayapura, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo menetapkan karhutla sebagai bencana nasional melalui kegiatan bertajuk Mimbar Rakyat Papua. Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua juga menuntut penghentian dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mereka menilai proyek tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam hak masyarakat adat, terutama di Papua Selatan. Ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta proyek pangan dan energi turut disoroti karena dinilai mengancam kawasan hutan Papua.
Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka menyoroti respons pemerintah dalam menangani karhutla dan dampaknya. Kelompok yang terlibat antara lain Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Di Makassar, puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang tergabung dalam Aliansi Muhammadiyah Satu berunjuk rasa di kantor Bina Marga Sulawesi Selatan, yang menjadi kantor sementara DPRD Sulsel. Massa memprotes sejumlah persoalan, termasuk karhutla, dan membakar dua ban bekas di depan gerbang perkantoran.
Aksi juga berlangsung di bawah flyover Pettarani dengan tagar #2tahuntidakpatuh. Di lokasi lain, mahasiswa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) terlibat bentrok dengan polisi di pertigaan Jalan Hertasning-Pettarani saat berusaha merebut ban bekas yang hendak dibakar. Situasi mereda setelah petugas mundur, sementara mahasiswa melanjutkan demonstrasi dengan membentangkan spanduk dan membakar ban di tengah jalan.
Di Bandung, ratusan warga sipil dan mahasiswa berkonvoi dari Jalan Asia Afrika menuju Teras Braga. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), sistem perpajakan bagi kelompok kaya, karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua, serta penolakan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), proyek militer, monopoli, dan perampasan tanah rakyat.
Kelompok pesepeda Bandung juga menggelar aksi bertajuk “Mengayuh ke Istana”. Empat pesepeda berencana menuju Jakarta dan bergabung dengan pesepeda dari Purwakarta, Karawang, serta Bekasi. Mereka menargetkan tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10) untuk menyampaikan tuntutan terkait pengusutan karhutla, pemeriksaan izin usaha perusahaan yang terbukti bersalah, dan pencegahan alih fungsi kawasan hutan yang terbakar
Sementara itu, di Aceh, sekitar 100 anggota Front Mahasiswa Aceh Resistance berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh. Mereka mengkritik penanganan berbagai persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo, termasuk bencana di Sumatra pada 2025 dan karhutla yang disebut semakin meluas. Aksi sempat diwarnai saling dorong antara demonstran dan aparat ketika mahasiswa berusaha masuk ke gedung kantor gubernur.
Rangkaian demonstrasi di enam daerah tersebut menyoroti beragam persoalan, dengan karhutla menjadi salah satu isu utama. Selain menuntut evaluasi kebijakan lingkungan, massa juga menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi, pelayanan publik, dan program pemerintah. (Vebriansyah Pratama Putra)
