Komitmen pemberantasan korupsi di tanah air menuai sorotan tajam dan kekhawatiran mendalam dari kalangan pakar ekonomi. Berdasarkan temuan Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), sebanyak 83% ekonom menilai efektivitas pengendalian korupsi di bawah kepemimpinan pemerintah saat ini justru memburuk jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.
Berdasarkan laporan LPEM FEB UI, survei independen ini dirancang untuk menggali persepsi mendalam mengenai lanskap ekonomi dan sosial nasional, mengevaluasi konsistensi kebijakan pemerintah, sekaligus menakar ekspektasi arah pembangunan ke depan. Pengumpulan data berlangsung secara daring mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026 dengan melibatkan 63 ahli ekonomi bereputasi tinggi. Para responden memiliki latar belakang akademisi universitas, periset lembaga kajian, pengamat dari wadah pemikir (think tank), praktisi korporasi swasta, hingga ekonom institusi internasional. Persebaran responden mencakup 11 provinsi di Indonesia, serta perwakilan pakar luar negeri yang berbasis di Australia, Inggris, Korea Selatan, China, dan lembaga multilateral.
Rincian survei tersebut menunjukkan bahwa penilaian bernada negatif mendominasi cara pandang para ekonom terhadap integritas birokrasi. Sebanyak 48% atau 30 responden secara tegas menyatakan pengendalian korupsi memburuk, sementara 35% atau 22 responden lainnya menilai kondisinya agak memburuk. Hanya 14% atau 9 pakar yang berpandangan netral atau merasa tidak ada perubahan signifikan. Sebaliknya, persepsi positif sangat minim, di mana penilaian bahwa pengendalian korupsi agak membaik dan membaik masing-masing hanya dipilih oleh 1 responden atau sekitar 1,5%. Penilaian negatif ini pun tercatat memiliki rata-rata skor -1,25 dengan tingkat keyakinan responden yang sangat tinggi, yakni mencapai 8,63 dari skala 10.
Kekhawatiran para ekonom tersebut sejalan dengan rentetan kasus korupsi yang dibongkar aparat penegak hukum sepanjang tahun berjalan. Catatan pemantauan media DATASATU menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjaring sedikitnya 13 kepala daerah lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Januari hingga September 2026. Jerat hukum ini menyasar satu wali kota dan 12 bupati dari berbagai penjuru daerah, dengan pola kejahatan berulang berupa penerimaan setoran fee proyek pengadaan, pemerasan pos anggaran daerah, penerimaan gratifikasi perizinan, hingga jual beli jabatan birokrasi di lingkup pemda.
Bukan hanya di level daerah, aparat penegak hukum di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga gencar memproses setidaknya 9 skandal korupsi kakap lintas kementerian, lembaga tinggi negara, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang difokuskan pada pemulihan kerugian negara. Di sektor energi, audit BPK pada tata kelola minyak mentah Pertamina mengonfirmasi kerugian riil sebesar Rp9,41 triliun dan dampak kerugian ekonomi nasional yang mencapai Rp171,99 triliun, yang berujung vonis 7 hingga 10 tahun penjara bagi mantan direksi dan penyitaan aset tunai ratusan miliar rupiah.
Penyelidikan hukum bahkan merambah ke program prioritas nasional dan sektor sosial. Dugaan penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditaksir menelan kerugian negara hingga Rp10 triliun, dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P21) per Oktober 2026. Di sektor lain, penegak hukum memproses kasus pengadaan perangkat komputasi di Kemendikbudristek dengan kerugian Rp1,56 triliun, penyimpangan izin impor gula di Kemendag senilai Rp194 miliar, hingga dugaan manipulasi kuota haji yang merugikan keuangan negara Rp622,09 miliar.
Kasus serupa turut menjerat ranah pengawasan sektor keuangan terkait penyelewengan dana CSR di Bank Indonesia dan OJK sebesar Rp28,38 miliar, praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan dengan kerugian Rp81 miliar, korupsi izin tinggal di Ditjen Imigrasi senilai Rp145,5 miliar, hingga penyelewengan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB senilai Rp148 miliar.
Meskipun aparat gencar menindak para pejabat bermasalah dan menyita aset hasil korupsi, temuan survei LPEM FEB UI menegaskan bahwa tingginya frekuensi kasus justru memperkuat persepsi para ekonom mengenai masih rapuhnya tata kelola pemerintahan. Bagi kalangan dunia usaha dan periset ekonomi, maraknya skandal korupsi di proyek-proyek strategis membuktikan bahwa reformasi birokrasi, kepastian regulasi, dan pencegahan kebocoran anggaran masih menjadi pekerjaan rumah paling mendesak demi menjaga stabilitas iklim investasi nasional.
