Optimisme pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata historis menghadapi gelombang keraguan dari kalangan pakar. Temuan survei independen Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Semester II-2026 mencatat target pertumbuhan ekonomi nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai agenda yang paling rawan meleset.
Survei berkala yang digelar pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 ini menghimpun persepsi 63 ekonom lintas sektor, mulai dari akademisi, lembaga riset, think tank, korporasi swasta, hingga institusi internasional. Para responden tersebar di 11 provinsi Indonesia serta perwakilan luar negeri seperti Australia, Inggris, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Dalam pengukuran asumsi makroekonomi RAPBN 2027, sebanyak 59% atau 37 ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% menjadi sasaran yang paling sulit terwujud. Angka pesimisme ini terpaut jauh melampaui asumsi lain yang juga diuji, seperti pelemahan nilai tukar Rupiah di level Rp17.500 per dolar AS yang diragukan oleh 19% ekonom. Sementara itu, keyakinan bahwa seluruh target makroekonomi dapat dicapai secara mulus hanya datang dari 10% responden.
Keraguan panel ahli berlanjut pada daftar program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di posisi teratas sebagai agenda ekonomi yang paling berisiko gagal memenuhi ekspektasi, dengan persentase mencapai 86%. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyusul di urutan kedua dengan 76%, serta ambisi jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi 8% yang diragukan oleh 68% ekonom.
Sinyal skeptisisme dari para ekonom ini menghadirkan jarak kontras dengan nada percaya diri para pembuat kebijakan di Senayan. Melansir laman resmi DPR, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebelumnya menegaskan bahwa patokan angka 6% di RAPBN 2027 adalah pesan tegas kepada pasar mengenai tekad pemerintah mendobrak stagnasi ekonomi nasional.
Menurut Misbakhun, lompatan menuju zona 6% dipersiapkan sebagai batu loncatan awal agar roda perekonomian dapat melaju kencang menuju target jangka panjang 8%. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pun dinilai menjadi waktu yang tepat untuk membuktikan kemandirian fiskal dan produktivitas nasional di mata publik.
Namun, beban belanja untuk mengejar target tersebut dinilai menumpuk pada program-program baru berskala jumbo. Mengutip laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Gizi Nasional (BGN) digelontorkan pagu fantastis sebesar Rp240,20 triliun pada tahun anggaran 2027. Dari nilai tersebut, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95% terserap khusus bagi Program Peningkatan Gizi Nasional, termasuk operasional harian MBG.
Struktur anggaran BGN ini didominasi oleh fungsi pendidikan senilai Rp198,96 triliun demi menjangkau murid serta tenaga pendidik, disusul alokasi kesehatan Rp33,54 triliun untuk ibu hamil, menyusui, serta balita. Dari sisi pos pengeluaran, sekitar Rp233,12 triliun mengalir sebagai belanja barang.
Besarnya komitmen dana yang tersedot pada MBG dan tingginya target pertumbuhan 6% kini menempatkan kebijakan pemerintah pada ujian efektivitas. Para ekonom menilai bahwa tanpa tata kelola yang teruji dan kepastian imbal hasil belanja terhadap sektor riil, ambisi pertumbuhan tinggi berisiko membebani ruang fiskal tanpa menghasilkan daya dorong ekonomi yang diharapkan.
