Kondisi pasar tenaga kerja nasional menghadapi tantangan nyata di tengah klaim penurunan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut tercermin dalam temuan Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Riset independen ini secara khusus memotret wawasan dan evaluasi para pakar terhadap dinamika kebijakan serta lanskap sosial-ekonomi Indonesia terkini.
Riset yang dihelat secara daring pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 ini menjaring pandangan dari 63 ahli ekonomi. Para responden memiliki rekam jejak lintas sektor, mencakup kalangan akademisi kampus, lembaga penelitian, wadah pemikir (think tank), sektor swasta, hingga institusi multinasional. Sebaran wilayah responden pun mencakup 11 provinsi di tanah air, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, hingga Jawa Timur, serta pakar yang berbasis di luar negeri seperti Australia, Inggris, Korea Selatan, China, dan lembaga global.
Hasil penelusuran survei menunjukkan nada pesimistis yang cukup kuat, di mana sebanyak 73% ekonom menilai penciptaan lapangan kerja saat ini lebih rendah dibandingkan enam bulan lalu. Secara rinci, 48% atau 30 responden menilai kondisi penyerapan tenaga kerja lebih rendah, dan 25% atau 16 responden bahkan menganggapnya jauh lebih rendah. Hanya 24% ahli yang melihat kondisi pasar kerja relatif tidak berubah, sementara responden yang melihat adanya perbaikan ke arah lebih tinggi hanya menyentuh 3%. Tidak ada satu pun pakar yang menilai penyerapan tenaga kerja saat ini berada pada level jauh lebih tinggi.
Kekhawatiran panel ahli berlanjut saat melihat prospek jangka pendek ke depan. Sebanyak 60% responden memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru dalam enam bulan mendatang masih akan berada di level lebih rendah dibandingkan saat ini. Porsi tersebut terdiri dari 44% ahli yang memproyeksikan lapangan kerja lebih sedikit dan 16% yang memprediksi jauh lebih sedikit. Di sisi lain, 35% ekonom memperkirakan kondisi ketenagakerjaan bakal stagnan atau sama saja, dan hanya 5% responden yang meyakini pasar kerja ke depan sanggup menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Penilaian para pakar tersebut menghadirkan pembahasan menarik jika disandingkan dengan rilis resmi indikator makro ketenagakerjaan pemerintah. Melansir laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada 2026 tercatat turun hingga menyentuh angka 4,65%. Capaian tersebut diklaim sebagai titik terendah angka pengangguran yang mendekati posisi stabil pada 1994 silam sebesar 4,36%.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebutkan, penurunan persentase pengangguran mencerminkan efektivitas stimulus sektor riil dan laju investasi dalam menyerap angkatan kerja. Pemerintah mencatat perbaikan TPT ini berjalan konsisten setelah rasio pengangguran sempat melesat ke level 11,24% pada masa pemulihan krisis 2005 serta melonjak ke 7,07% akibat guncangan pandemi 2020. Penurunan TPT ke level 4,65% ini dinilai kian bermakna karena dicapai saat total angkatan kerja melonjak drastis menjadi 155,41 juta orang, atau hampir dua kali lipat dibanding era 1990-an yang berkisar 83,32 juta orang. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menggenjot program vokasi dan pelatihan keahlian demi memastikan serapan kerja yang bermutu.
Kendati indikator statistik TPT memperlihatkan capaian positif, evaluasi para pakar dalam survei LPEM FEB UI menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membaca dinamika riil di masyarakat. Rendahnya angka pengangguran di atas kertas dinilai belum sepenuhnya menjawab tantangan laju penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas yang dinilai para ahli masih melambat di lapangan.
