Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Rabu, 21 Oktober 2026, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, dalam rangka memperingati dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa poin penting menjadi catatan diantaranya terkait komitmen Presiden memberantas penyelundupan komoditas dan menyelamatkan kekayaan negara, target B50 dan pengembangan E50 untuk menekan ketergantungan impor BBM. Terkait dengan bencana Karhutla, Presiden juga menegaskan implementasi pencabutan izin perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla. Berikut rangkumannya :
Ketahanan Pangan dan Swasembada | Ketahanan Energi dan Pengurangan Impor BBM | Kinerja Kabinet dan Pengelolaan Pemerintahan | Ancaman terhadap Indonesia dan Ketahanan Nasional | Tantangan Geopolitik dan Ekonomi Global | Politik Luar Negeri dan dalam negeri | Penanganan Bencana dan Penegakan Hukum Lingkungan |
Presiden menyebut swasembada pangan sebagai salah satu capaian utama pemerintah. | Kenaikan harga minyak dunia menjadi tantangan bagi ketahanan energi Indonesia. | Pemerintah menilai koordinasi antarlembaga memungkinkan penanganan tantangan, termasuk bencana, secara bersama-sama. | Pemerintah menegaskan sikap tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak luar, termasuk yang disinggung Presiden terkait MSCI. | Dunia menghadapi berbagai konflik, mulai dari perang terbuka hingga perang dagang, perang ekonomi, dan perang tarif. | Indonesia akan mempertahankan hubungan baik dengan semua negara, terutama negara-negara tetangga. | Pemerintah menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan korporasi. |
Pemerintah mengklaim mampu mencapai swasembada di tengah kondisi kekeringan panjang pada periode 2025–2026 | Presiden menyoroti potensi sumber energi domestik, termasuk batu bara, panas bumi, dan bahan bakar berbasis tanaman. | Presiden mengibaratkan pembagian peran dalam kabinet seperti tim sepak bola yang memiliki pemain utama, pendukung, dan cadangan. | Presiden menyinggung sejarah intervensi, konflik, dan upaya memecah belah Indonesia. | Persaingan hegemoni negara-negara besar berdampak terhadap negara lain karena perekonomian dunia semakin terintegrasi. | Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok kekuatan maupun pakta militer tertentu. | Presiden meminta Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan intelijen melakukan penyelidikan |
Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi El Niño dan La Niña. | Pemerintah menyatakan telah mencapai program biodiesel B50. | Presiden menyinggung perlunya pemeriksaan kesehatan yang lebih teliti bagi para menteri dan pejabat. | Penghematan anggaran besar-besaran disebut sebagai salah satu opsi yang dapat ditempuh jika diperlukan. | Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional agar mampu menghadapi tekanan eksternal. | Pemerintah berupaya merangkul berbagai kekuatan politik dan sosial untuk mendukung perbaikan kehidupan rakyat. | Perusahaan yang terbukti melanggar terancam pencabutan izin usaha. |
Pengembangan campuran etanol dalam bensin ditargetkan meningkat secara bertahap: E10, kemudian E20, hingga E50. | Penyelundupan dinilai sebagai ancaman serius terhadap perekonomian dan keberlangsungan industri dalam negeri. | Koalisi yang besar dipandang sebagai sarana menyatukan kekuatan nasional |
