Presiden Prabowo Subianto menyampaikan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8).
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN hingga saat ini. Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN berperan menghasilkan maupun menyediakan barang dan jasa untuk menyejahterakan masyarakat. BUMN juga menguasai dan mengelola sumber daya vital seperti listrik, minyak bumi dan air agar layanan dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata.
Selain itu, BUMN berfungsi sebagai pelopor sektor usaha yang belum diminati swasta, sekaligus menjadi penyeimbang agar perekonomian tidak sepenuhnya dikuasai sektor swasta. BUMN juga menjadi sumber penerimaan negara melalui pajak, dividen dan hasil privatisasi.
Lebih lanjut, BUMN juga berperan dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui penyediaan lapangan kerja, investasi dan pengembangan UMKM.
Dengan berbagai fungsi tersebut, restrukturisasi BUMN diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa menghilangkan perannya dalam perekonomian nasional.
