Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru yang memotret tren penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan mereka pada Oktober 2026 mendatang.
Survei ini diselenggarakan pada 14 hingga 20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pengambilan data menggunakan metode stratified multistage random sampling secara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Secara umum, tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran masih berada di angka 63,3%. Namun, tingkat kepuasan publik kini berada di angka 55,1%. Angka kepuasan tersebut menunjukkan tren yang terus menurun pada Agustus 2026 jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya pada Maret, Mei, dan Juli 2026.
Penurunan kepuasan publik ini dipicu oleh 5 faktor utama. Faktor pertama adalah tekanan ekonomi dan merosotnya daya beli masyarakat. Sebanyak 44,3% publik menilai harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai persoalan paling mendesak saat ini, jauh melampaui masalah lainnya. Sebanyak 55,6% responden mengaku harga bahan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir. Kondisi ini diperberat oleh pembengkakan pengeluaran keluarga, di mana 62,5% publik merasa pengeluaran rumah tangga saat ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Selain itu, pemerintah dinilai belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, dengan 57,3% responden menyatakan pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.
Faktor kedua berkaitan dengan implementasi program prioritas pemerintah yang dinilai bermasalah di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang populer dengan tingkat keterkenalan 93,9% justru menuai ketidakpuasan publik sebesar 49,2%, lebih tinggi dibanding yang puas yaitu 46,4%. Rangkaian masalah mulai dari kasus keracunan makanan, mutu makanan yang rendah, hingga skandal korupsi di Badan Gizi Nasional memicu desakan publik agar program MBG dihentikan (44,6%), berbanding 42,1% yang meminta program dilanjutkan.
Hal serupa menimpa program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski sudah diketahui oleh 76,9% responden, sebanyak 55,6% publik merasa tidak yakin bahwa program KDMP mampu menjadi penggerak kemandirian serta kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Keraguan ini dipicu oleh persoalan eksekusi lapangan, seperti pembangunan fisik di lokasi yang tidak strategis hingga pola pelatihan yang dinilai kurang tepat sasaran.
Faktor ketiga adalah rendahnya kepuasan terhadap kinerja para menteri dan lemahnya komunikasi publik pemerintah. Kepuasan terhadap jajaran menteri dan pejabat kabinet berada di bawah angka 50%, tepatnya 47,0%, sementara yang tidak puas mencapai 41,8%. Situasi ini membuat 51,9% publik mendesak dilakukannya perombakan atau reshuffle kabinet. Sektor yang paling banyak diminta untuk dirombak adalah kementerian di bidang perekonomian (30,8%) serta bidang hukum dan HAM (22,0%), dengan alasan utama karena kinerja menteri yang kurang memuaskan (55,5%). Di sisi komunikasi, publik menilai jajaran menteri masih pasif dalam menjelaskan kebijakan di tengah maraknya polemik, sehingga hanya 51,2% responden yang menilai gaya komunikasi pemerintah tergolong baik.
Faktor keempat bersumber dari penurunan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bidang hukum dan pemberantasan korupsi mencatatkan tingkat kepuasan terendah dibandingkan bidang-bidang lainnya, masing-masing dengan kepuasan hanya 44,8% dan 46,6%. Maraknya kasus hukum yang menjerat pejabat pemerintah hingga persaingan antarlembaga penegak hukum dinilai memperlemah komitmen perang melawan korupsi di mata masyarakat.
Faktor kelima yang turut memengaruhi kepuasan publik adalah melemahnya fungsi kontrol parlemen dan persepsi hubungan di pucuk pimpinan. Sebanyak 47,2% responden merasa tidak terwakili oleh partai politik di DPR, dan sebanyak 58,5% responden menilai keberadaan partai oposisi yang kritis sangat penting bagi jalannya demokrasi. Minimnya kontrol di parlemen dinilai membuat koreksi kebijakan bergeser menjadi sentimen liar di masyarakat. Selain itu, persepsi publik mengenai adanya jarak komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden juga dinilai turut memengaruhi penilaian terhadap stabilitas dan keharmonisan jalannya roda pemerintahan.
