Survei nasional terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan mayoritas publik menginginkan adanya perombakan atau reshuffle kabinet di jajaran menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan ini diperoleh dari pengukuran kinerja kabinet dan institusi demokrasi menjelang dua tahun usia pemerintahan pada Oktober 2026.
Survei yang dilaksanakan pada 14–20 Agustus 2026 ini melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan wawancara tatap muka langsung, survei ini margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasil survei mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan berada di angka 47%, sedangkan 41,8% menyatakan tidak puas. Rendahnya kepuasan ini mendorong 51,9% responden menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan reshuffle kabinet, sementara hanya 27,9% yang menilai tidak perlu.
Di antara publik yang menginginkan pergantian menteri, bidang ekonomi menjadi sasaran utama perombakan dengan angka 30,8%, disusul kementerian di bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar 22%, serta bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan dan Pangan sebesar 6,8%. Alasan paling utama publik mendesak reshuffle adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan (55,5%), ketidakcocokan figur dengan kementerian yang dipimpin (10,7%), serta menteri yang dinilai jarang turun langsung ke masyarakat (9,3%). Sementara itu, gaya komunikasi publik jajaran kementerian dinilai baik oleh 51,2% publik dan dinilai tidak baik oleh 40,2% responden.
Selain evaluasi kabinet, survei juga memotret rendahnya kepuasan terhadap sektor hukum dan lembaga perwakilan. Bidang penegakan hukum (44,8%) dan pemberantasan korupsi (46,6%) menempati posisi terendah dalam tingkat kepuasan publik dibandingkan sektor-sektor lainnya.
Di ranah lembaga demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (46,2%) dan Partai Politik (48,3%) menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan paling rendah. Sebanyak 47,2% masyarakat bahkan merasa tidak terwakili oleh partai politik yang ada saat ini, berbanding 29,9% yang merasa terwakili. Kondisi tersebut mendorong kuatnya keinginan masyarakat akan adanya kekuatan penyeimbang, di mana 58,5% responden menilai keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah saat ini sangat penting, dan hanya 12,8% yang menganggapnya tidak penting.
