Sebagian besar masyarakat Indonesia merasakan peningkatan beban pengeluaran rumah tangga di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan. Temuan ini terungkap dalam rilis survei nasional terbaru Poltracking Indonesia mengenai evaluasi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei yang berlangsung pada 14–20 Agustus 2026 ini menjaring 1.220 responden di 38 provinsi melalui metode wawancara tatap muka acak berjenjang (stratified multistage random sampling), dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Mengenai kondisi ekonomi dan keuangan keluarga saat ini, sebanyak 57,1% responden memang masih menilai dalam kondisi baik, sedangkan 34,1% lainnya menilai tidak baik. Namun, mayoritas publik atau mencapai 62,5% mengeluhkan bahwa pengeluaran rumah tangga mereka saat ini jauh lebih banyak dibandingkan setahun sebelumnya, berbanding 27,7% yang merasa lebih sedikit.
Beban pengeluaran ini berkaitan langsung dengan mahalnya harga pangan. Sebanyak 55,6% responden menyatakan harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau, sementara hanya 38,3% yang menilai masih terjangkau. Tidak heran jika persoalan harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi masalah paling pokok dan mendesak bagi 44,3% masyarakat, menempati urutan teratas dibandingkan isu-isu lainnya yang berada di bawah angka 10%.
Tekanan ekonomi rumah tangga kian terasa berat lantaran program penciptaan lapangan kerja dinilai belum membuahkan hasil optimal. Mayoritas publik, yakni sebesar 57,3%, menilai kinerja pemerintah belum berhasil dalam menurunkan angka pengangguran. Sebaliknya, hanya 32,2% responden yang menyatakan pemerintah sudah berhasil menangani masalah ketenagakerjaan tersebut.
