Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung serentak di berbagai daerah Indonesia pada Senin (15/6). Aksi tersebut digelar di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Medan, hingga Makassar. Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait kondisi ekonomi, pendidikan, serta sejumlah program prioritas nasional.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Selain itu, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan mendesak yang mencakup penolakan kenaikan harga BBM dan bahan pokok, perbaikan nilai tukar rupiah, penghentian program MBG dan KDMP yang dinilai sarat KKN serta penolakan gelombang PHK.
Mahasiswa juga menuntut soal UU Polri, penolakan pembangunan batalion teritorial TNI, perbaikan defisit APBN dan penghentian pemborosan anggaran pertahanan dan keamanan, kenaikan upah guru honorer secara layak, penolakan sekolah rakyat dan desakan alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, transparansi BPI Danantara, serta evaluasi dan pencopotan sejumlah menteri yang dinilai berkaitan dengan stabilitas ekonomi.
Selain tuntutan mendesak, mahasiswa juga mengajukan 9 tuntutan umum. Tuntutan tersebut meliputi penolakan penggusuran dan perampasan tanah, penolakan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas ruang hidup masyarakat, dukungan terhadap hak rakyat Papua atas tanah dan masa depannya, penghentian percepatan PTN-BH serta kenaikan biaya pendidikan, serta peningkatan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL)
Penolakan militerisasi dan kekerasan terhadap aktivis, penolakan kenaikan biaya pendidikan dan PTN-BH, percepatan reformasi agraria serta penguatan industri nasional, hingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas juga menjadi tuntutan yang disuarakan mahasiswa.
Beragam tuntutan yang disuarakan mencerminkan harapan agar pemerintah memperkuat transparansi, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengevaluasi berbagai program strategis agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
