Daftar Pejabat Mundur Karena Kegagalan Tugas di Berbagai Negara

Sabtu, 14 Februari 2026 | 08:00 WIB

Y
Penulis: Yelinka Maresa Sianturi | Editor: YS
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Daftar Pejabat Mundur Karena Kegagalan Tugas di Berbagai Negara
Mundurnya pejabat di Korea, hingga Inggris membuktikan tanggung jawab moral atas kegagalan tugas demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Di panggung politik global, jabatan sering kali dipandang sebagai prestise. Namun, bagi segelintir pemimpin, jabatan adalah beban tanggung jawab yang berat. Fenomena pengunduran diri pejabat publik akibat merasa gagal menjalankan tugas atau yang sering disebut sebagai “budaya malu” menjadi bukti bahwa integritas moral terkadang masih ditempatkan di atas kekuasaan. 

Sejarah mencatat beberapa tokoh di Indonesia yang berani melepaskan jabatannya demi prinsip. Pada 2015, Sigit Priadi Pramudito dan Djoko Sasono mundur karena merasa gagal mencapai target kerja, baik dalam penerimaan negara maupun manajemen arus mudik. Transisi menuju tahun 2025 dan 2026 membawa babak baru; pengakuan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang merasa kinerjanya belum optimal, hingga pengunduran diri massal pimpinan BEI dan OJK pada Januari 2026. Mundurnya tokoh-tokoh seperti Iman Rachman dan Mahendra Siregar menjadi langkah drastis untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah gejolak pasar modal yang hebat.

Sementara, dii luar negeri, alasan pengunduran diri sering kali dipicu oleh krisis spesifik yang berdampak langsung pada rakyat. Di Korea Selatan, Choi Joong-kyung mundur karena pemadaman listrik massal, sementara di Jepang, Yoshihide Suga harus merelakan kursinya setelah dinilai gagal mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 pasca-Olimpiade Tokyo. Di Inggris, Liz Truss mencatat sejarah pengunduran diri tercepat setelah kebijakan ekonominya justru mengguncang stabilitas pasar keuangan.

Langkah-langkah pengunduran diri ini, baik di Asia, Australia, maupun Eropa, mengirimkan pesan yang sama: bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memegang kendali, tetapi juga soal keberanian untuk mengakui kegagalan ketika amanah tidak lagi berjalan sesuai harapan publik.

Daftar Pejabat Negara di Berbagai Negara yang Mengundurkan Diri Usai Gagal Menjalankan Tugas

NegaraWaktu PengunduranNama Pejabat NegaraPosisiAlasan Mundur
Korea Selatan2011Choi Joong-kyungMenteri EkonomiGagal melakukan persiapan yang memadai dalam menghadapi lonjakan permintaan listrik, sehingga terjadi pemadaman selama beberapa jam di berbagai wilayah Korea Selatan yang berdampak pada ratusan ribu rumah tangga.
Malaysia2020Mahathir MohamadPerdana MenteriGagal menjaga stabilitas politik setelah koalisi pemerintah runtuh dan dukungan mayoritas di parlemen hilang, sehingga pemerintahan tidak lagi efektif.
Australia2020Jenny MikakosMenteri Kesehatan Negara Bagian VictoriaTekanan politik dan merosotnya kepercayaan publik akibat kegagalan kebijakan skema karantina hotel Covid-19 yang memicu gelombang kedua pandemi di Victoria.
Jepang2021Yoshihide SugaPerdana MenteriYoshihide Suga memutuskan mundur setelah ia dinilai gagal mengendalikan lonjakan kasus COVID-19, yang diperburuk oleh merosotnya kepuasan publik pasca keputusannya untuk tetap menyelenggarakan Olimpiade Tokyo di tengah pandemi.
Inggris2022Liz TrussPerdana MenteriKebijakan pemotongan pajak yang dia ajukan gagal dan justru mengguncang pasar keuangan serta memicu pemberontakan di internal Partai Konservatif yang dipimpinnya.

Data Terbaru

simulasi-biaya-hidup-mahasiswa-di-negara-tujuan-lpdp-as-tertinggi
Pendidikan

Simulasi Biaya Hidup Mahasiswa di Negara Tujuan LPDP, AS Tertinggi

Biaya hidup bulanan di AS dan Singapura mencapai Rp40-48 juta, sementara Australia, Inggris, dan Belanda lebih hemat di kisaran Rp17-23 juta. Perencanaan dana krusial bagi mahasiswa.

5 jam yang lalu

kemendikdasmen-perbarui-aturan-asesmen-nasional-mulai-tahun-2026
Pendidikan

Kemendikdasmen Perbarui Aturan Asesmen Nasional Mulai Tahun 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menetapkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 sebagai regulasi baru AN menggantikan aturan tahun 2021.

7 jam yang lalu

sepanjang-2025-kpai-temukan-kasus-perdagangan-anak-berkedok-adopsi
Hukum & Keamanan

Sepanjang 2025, KPAI Temukan Kasus Perdagangan Anak Berkedok Adopsi

Kasus perdagangan anak kian marak, KPAI temukan 50 ribu anak PMI di Sabah-Sarawak dan maraknya TPPO bayi berkedok adopsi sepanjang 2025.

8 jam yang lalu

marak-perdagangan-anak-ini-rekomendasi-kpai-ke-pemangku-kebijakan
Hukum & Keamanan

Marak Perdagangan Anak, Ini Rekomendasi KPAI ke Pemangku Kebijakan

KPAI keluarkan rekomendasi ke kementerian dan aparat karena maraknya kasus perdagangan anak di Indonesia. Penguatan sistem adopsi hingga pengawasan jadi sorotan.

1 hari yang lalu

ri-perkuat-diplomasi-ekonomi-di-berbagai-organisasi-internasional
Internasional

RI Perkuat Diplomasi Ekonomi di Berbagai Organisasi Internasional

Indonesia perkuat diplomasi ekonomi via RCEP, BRICS, & CEPA. Aktif di Board of Peace 2026 demi perdamaian dunia, kemanusiaan, & perlindungan hak perempuan.

1 hari yang lalu

anggaran-mbg-melonjak-drastis-jadi-rp-355-triliun-di-2026
Pendidikan

Anggaran MBG Melonjak Drastis Jadi Rp 355 Triliun di 2026

Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara signifikan pada 2026 menjadi Rp 355 triliun.

1 hari yang lalu