Mengenal Kebijakan PJJ Kampus di RI dan Komparasi Berbagai Negara

Rabu, 8 April 2026 | 12:44 WIB

A
Penulis: Ajeng Wirachmi | Editor: AW
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Mengenal Kebijakan PJJ Kampus di RI dan Komparasi Berbagai Negara
Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Perguruan Tinggi di RI & Komparasi Negara Lain

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi mahasiswa semester 5 ke atas. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh mahasiswa, melainkan hanya ditujukan bagi mahasiswa semester 5 ke atas serta program pascasarjana. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja di Lingkungan Kemendiktisaintek dan Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi.

Implementasi PJJ ini didasarkan pada karakteristik program studi, capaian pembelajaran, serta kesiapan teknologi masing-masing institusi. Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian ketat bagi kegiatan yang bersifat praktikal. Kegiatan praktikum di laboratorium, studio, klinik, bengkel kerja, hingga praktik lapangan tetap wajib dilaksanakan secara tatap muka demi menjaga kualitas kompetensi lulusan.

Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Perguruan Tinggi di RI dan Negara Lain - (SE Mendiktisaintek No 2 Tahun 2026 & ICEF Monitor, diolah oleh Ti/DATASATU)
Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Perguruan Tinggi di RI dan Negara Lain - (SE Mendiktisaintek No 2 Tahun 2026 & ICEF Monitor, diolah oleh Tim Riset DATASATU/DATASATU)

Selain aspek akademik, kebijakan ini mengatur efisiensi operasional melalui penyesuaian pola kerja pegawai. Sistem Work From Home (WFH) diberlakukan setiap hari Jumat dengan syarat minimal 50% pegawai tetap hadir di kantor secara bersamaan. Dosen pun mendapatkan fleksibilitas WFH selama satu hari per minggu yang jadwalnya diatur secara terpusat oleh pimpinan perguruan tinggi guna mendukung transformasi digital yang lebih masif.

Upaya digitalisasi layanan turut diperkuat melalui optimalisasi platform digital untuk bimbingan tugas akhir, seminar proposal, hingga rapat akademik. Langkah ini dibarengi dengan kebijakan efisiensi energi yang ketat, mulai dari pembatasan suhu AC minimal 25°C hingga pemotongan anggaran perjalanan dinas secara signifikan. Pengawasan berkala dilakukan oleh LLDIKTI dan pimpinan unit utama untuk memastikan mutu pendidikan tetap terjaga di tengah transisi ini.

Langkah Indonesia ini sejalan dengan tren global di mana berbagai negara telah menjadikan PJJ sebagai strategi jangka panjang. Amerika Serikat kini memelopori program gelar penuh secara daring, sementara Korea Selatan mengintegrasikan Smart Learning berbasis teknologi tinggi. Dengan berkaca pada kesuksesan negara lain seperti India dan Malaysia, Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi dan adaptasi dinamika global melalui sistem pendidikan yang lebih fleksibel.

Data Terkait

pengangguran-lulusan-sarjana-naik-dalam-dua-tahun-pemerintahan-prabowo
Ekonomi

Pengangguran Lulusan Sarjana Naik dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Pengangguran lulusan pendidikan tinggi meningkat Mei 2026, sementara 8,01 juta lulusan S1 bekerja di bawah tingkat pendidikannya akibat mismatch pasar kerja.

1 hari yang lalu

wacana-pendidikan-gratis-hingga-perguruan-tinggi-negeri
Pendidikan

Wacana Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi Negeri

Presiden RI Prabowo Subianto mengutarakan rencana penyelenggaraan pendidikan gratis pada sekolah negeri mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

4 hari yang lalu

ini-negara-dengan-biaya-pendidikan-gratis
Pendidikan

Ini Negara dengan Biaya Pendidikan Gratis

Belajar gratis di Eropa masih terbuka di negara seperti Jerman, Ceko, dan Polandia, umumnya dengan syarat bahasa lokal atau jenjang studi tertentu.

4 hari yang lalu

pembangunan-sdm-2-tahun-kabinet-merah-putih-tata-kelola-perlu-dievaluasi
Politik

Pembangunan SDM 2 Tahun Kabinet Merah Putih, Tata Kelola Perlu Dievaluasi

Program pembangunan SDM pemerintah mencatat sejumlah capaian, dari MBG dan CKG hingga revitalisasi sekolah, namun tata kelola dan pelaksanaannya masih perlu dievaluasi.

5 hari yang lalu

gelombang-phk-mayoritas-pekerja-indonesia-masih-lulusan-sd-ke-bawah
Ekonomi

Gelombang PHK, Mayoritas Pekerja Indonesia Masih Lulusan SD ke Bawah

PHK mencapai 32.389 pekerja hingga semester I-2026. Di sisi lain, tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD ke bawah sebanyak 52,41 juta orang.

2 Agu 2026

spmb-2026-regulasi-kuota-dan-pengawasan-data-diperketat
Pendidikan

SPMB 2026, Regulasi Kuota dan Pengawasan Data Diperketat

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan dengan menerapkan aturan kuota daya tampung yang ketat di setiap jenjang pendidikan.

8 Jun 2026