Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi terutama saat musim kemarau menimbulkan dampak ekonomi besar di berbagai wilayah Indonesia. Melansir Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
BNPB mencatat, luas lahan terbakar di Riau sepanjang 1 Januari hingga 4 September 2026 telah mencapai 18.882,16 ha. Hingga 4 September 2026, karhutla baru juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Belitung Timur dan Bangka Barat di Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara, Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur, serta Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berada pada kisaran Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun. Direktur CELIOS Nailul Huda menyebutkan, nilai tersebut setara dengan 49,1% dari PDRB Kalimantan Tengah pada 2026 bahkan 0,23% dari PDB nasional.
CELIOS mencatat Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan kerugian ekonomi karhutla tertinggi sebesar Rp 5,7 triliun, disusul Papua Barat Rp 4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp 2,8 triliun. Dampaknya turut menjalar ke pengolahan kayu, pulp & paper, furnitur, transportasi, perdagangan, hingga sektor pangan.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia menyebut karhutla dapat mengganggu produksi pertanian dan pangan. Hal tersebut turut menekan pendapatan petani. Terbatasnya stok pangan akibat penurunan produksi pangan kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga dan inflasi bahan pangan pokok.
Tak hanya menekan sektor ekonomi, karhutla juga dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari pajak bersih daerah sekitar Rp 269,86 miliar pada 2026.
Sementara, dampak karhutla juga menimbulkan biaya yang tinggi dari sektor kesehatan. CELIOS memproyeksikan, sektor kesehatan menanggung Rp 9,75 triliun biaya kesehatan dari kisaran 1,78 juta orang yang terdiagnosis ISPA.
Lebih lanjut, potensi 17,4 juta orang terdampak ISPA yang belum mendapatkan penanganan medis bahkan menghasilkan total biaya kesehatan hingga Rp 93,56 triliun atau setara 67,6% anggaran kesehatan APBN 2026.
Dengan besarnya kerugian ekonomi hingga yang ditimbulkan oleh karhutla, pemerintah didorong untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi karhutla agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat ditekan.
