Pemerintah Indonesia terus memperluas jangkauan diplomasi internasional melalui berbagai strategi. Langkah signifikan terlihat pada integrasi Indonesia ke dalam RCEP sebagai blok perdagangan terbesar, serta peresmian status sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 untuk memperkuat pengaruh Global South. Berbagai kesepakatan bilateral seperti IA-CEPA dengan Australia dan IK-CEPA dengan Korea Selatan telah mengeliminasi mayoritas pos tarif hingga 100%, yang secara langsung memfasilitasi lonjakan arus modal, pertukaran teknologi, serta peningkatan standar kualitas tenaga kerja nasional di pasar global.
Memasuki awal 2026, strategi diplomasi Indonesia semakin progresif melalui partisipasi aktif dalam Board of Peace yang diresmikan di World Economic Forum, Davos. Sebagai anggota penuh, Indonesia terlibat dalam badan otoritas perdamaian dunia yang bertugas menangani pendanaan pembangunan kembali, demiliterisasi, hingga mediasi transisi pasca perang di wilayah konflik seperti Gaza. Selain memperkuat ketahanan ekonomi melalui pasar non-tradisional di Afrika, komitmen internasional Indonesia tetap berlandaskan aspek kemanusiaan. Di bawah payung WTO, Indonesia memperjuangkan fleksibilitas subsidi pangan nasional, sementara melalui ratifikasi CEDAW sejak 1984, negara secara konsisten menegakkan perlindungan hak perempuan dan penghapusan diskriminasi di segala lini.
Berikut adalah perjanjian/kerja sama RI dengan berbagai organisasi internasional:
Nama Perjanjian/Kerja Sama | Deskripsi (Latar Belakang Perjanjian) | Isi (Cakupan & Manfaat) |
| IUAE-CEPA (Indonesia – Uni Arab Emirat Comprehensive Economic Partnership Agreement) | Diinisiasi Maret 2021 untuk memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Ditandatangani 1 Juli 2022 di Abu Dhabi dan resmi berlaku melalui Perpres No. 43 Tahun 2023. | Mencakup penghapusan/penurunan tarif bea masuk hingga 94% pos tarif UEA secara bertahap serta pembukaan sektor jasa (arsitektur, kesehatan, konstruksi) dengan kepemilikan modal asing (FEP) hingga 67-75%. Perjanjian ini merupakan FTA pertama RI dengan bab khusus Ekonomi Islam yang mengatur pengakuan sertifikat halal dan pengembangan UMKM syariah di sektor bahan mentah, makanan, modest fashion, dan farmasi. |
| D-8 Developing Eight | Organisasi 8 negara berkembang anggota OKI yang didirikan 15 Juni 1997 untuk mempererat kerja sama ekonomi tanpa unsur agama. Indonesia meratifikasi PTA D-8 melalui Perpres No. 54 Tahun 2011. | Fokus pada liberalisasi perdagangan yang terukur melalui penurunan tarif (di bawah 10% dari total pos tarif) guna mengatasi hambatan akses pasar di sesama negara anggota (Turki, Iran, Pakistan, dll). Kerja sama ini mencakup 6 area prioritas: perdagangan, pertanian, industri, energi, transportasi/konektivitas, dan pariwisata, serta pengadopsian Istanbul Roadmap untuk penguatan kapasitas sektor pertanian dan pendanaan bersama. |
| RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership | Perjanjian mega-regional antara 10 negara ASEAN dan 5 mitra (Tiongkok, Jepang, Korsel, Australia, Selandia Baru) yang ditandatangani 15 November 2020. Indonesia meratifikasi melalui UU No. 24 Tahun 2022 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2023. | Perjanjian mencakup penghapusan tarif hingga 92% untuk barang perdagangan (terutama bahan bakar, plastik, dan kimia) serta penyederhanaan Rules of Origin (ketentuan asal barang) untuk memperkuat rantai pasok kawasan. Perjanjian ini memfasilitasi prosedur kepabeanan cepat (6 jam untuk barang mudah rusak), peningkatan komitmen jasa profesional/logistik, pelarangan hambatan kinerja bagi investor, serta pengaturan modern terkait E-Commerce dan Hak Kekayaan Intelektual. |
| IK-CEPA Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership | Perjanjian ini diluncurkan pada 2012, namun sempat terhenti di 2014. IK-CEPA kembali dilanjutkan pada 2019. Ditandatangani 18 Desember 2020 di Seoul dan resmi diimplementasikan sejak 2 Januari 2023. | Isi perjanjian mencakup eliminasi tarif hingga 95,5% pos tarif Korea dan 92% pos tarif Indonesia guna meningkatkan ekspor sebesar 19,8%. Perjanjian ini membuka lebih dari 100 subsektor jasa dengan kepemilikan saham asing hingga 100% (terutama transportasi laut dan konstruksi) serta mendorong investasi Korea di sektor strategis seperti otomotif, kimia, dan teknologi dengan skema transfer pengetahuan untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. |
| IM-PTA Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement | Ditindaklanjuti dari pertemuan bilateral presiden kedua negara pada Maret 2019 dan ditandatangani 27 Agustus 2019. Resmi diratifikasi melalui Perpres No. 90 Tahun 2021 dan berlaku sejak 6 Juni 2022. | Merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama RI di kawasan Afrika yang mencakup pemberian preferensi tarif untuk 217 pos tarif Mozambik (produk sawit, kertas, karet) dan 242 pos tarif Indonesia (kapas, biji-bijian). Kerja sama ini memposisikan Mozambik sebagai hub logistik melalui deep sea port mereka untuk ekspor produk Indonesia ke Afrika bagian selatan serta mendorong investasi outward guna meningkatkan daya saing global. |
| IA-CEPA Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement | Ditandatangani pada 4 Maret 2019 dengan visi membentuk "Economic Powerhouse" kawasan lewat penggabungan kekuatan ekonomi kedua negara. Resmi diimplementasikan sejak 5 Juli 2020. | IA-CEPA memuat eliminasi 100% pos tarif Australia menjadi 0% untuk seluruh produk Indonesia dan eliminasi 94,5% pos tarif Indonesia. Perjanjian ini memfasilitasi peningkatan akses pasar produk pertanian dan industri, standarisasi tenaga kerja profesional Indonesia ke tingkat internasional, serta penguatan investasi dua arah melalui skema Economic Cooperation yang berkelanjutan. |
| Keanggotaan BRICS Indonesia | Resmi bergabung sebagai Anggota Penuh pada Januari 2025 di bawah Keketuaan Brasil (melanjutkan proses dari Keketuaan Rusia 2024). | Langkah strategis memperkuat kerja sama Selatan-Selatan (Global South) untuk tatanan dunia inklusif. Fokus pada ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, serta penggunaan mata uang lokal. Menjadi wadah aspirasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan global. |
| WTO World Trade Organization | Organisasi global pengatur perdagangan antarnegara sejak 1995. Indonesia merupakan anggota aktif dan berperan penting sebagai Koordinator Kelompok G-33. | Menjamin prinsip perdagangan non-diskriminasi (MFN) dan transparansi global. Capaian historis "Paket Bali" (2013) menghasilkan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan untuk memperlancar arus barang di pelabuhan. Selain itu, memberikan fleksibilitas bagi Indonesia dalam memberikan subsidi pangan (food security) bagi rakyat miskin tanpa risiko gugatan internasional. |
| IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) | Ditandatangani 20 Agustus 2007 dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2008. Berlandaskan tiga pilar utama: liberalisasi, fasilitasi investasi/perdagangan, dan kerja sama. | Fokus pada peningkatan kinerja perdagangan barang dan jasa serta investasi Jepang di sektor industri/teknologi. Memiliki manfaat unik dalam pengiriman tenaga kerja terlatih (perawat dan caregiver) ke Jepang, serta skema capacity building untuk meningkatkan daya saing UKM Indonesia agar masuk ke rantai pasok global. |
| CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) | Kesepakatan internasional tentang hak asasi perempuan. Indonesia menandatangani dan meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. | Menetapkan standar tanggung jawab negara dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mencakup perlindungan buruh migran, penanganan kekerasan terhadap perempuan, isu perempuan di pedesaan/konflik, serta kebijakan untuk mencegah perkawinan anak dan praktik sirkumsisi perempuan melalui mekanisme pelaporan reguler ke Komite CEDAW PBB. |
| Board of Peace | Mekanisme internasional yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagamnya pada 22 Januari 2026. Pembentukkan Board of Peace muncul dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza. Diresmikan di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss (Januari 2026) | Menetapkan kerangka kerja dan menangani pendanaan pembangunan kembali Gaza, menyusun rencana demiliterisasi Gaza (pelucutan senjata berat Hamas), memediasi transisi pascaperang dan memfasilitasi penarikan pasukan Israel. Board of Peace menjadi badan pembangunan perdamaian internasional yang "lebih gesit dan efektif" (alternatif PBB) untuk mengamankan perdamaian abadi di zona konflik dunia lainnya. Organisasi ini didukung secara formal oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB (November 2025) dengan mandat hingga akhir 2027. Saat ini, Board of Peace memiliki 26 negara (termasuk Indonesia) dan diketuai oleh Donald Trump (Presiden Amerika Serikat). |
Sumber: Kementerian Luar Negeri & Kementerian Perdagangan
