Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di Gaza pada awal Januari 2026 memicu respons beragam dari berbagai pihak diplomatik dan politik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai operasional lembaga tersebut masih sangat berisiko karena dominasi pengaruh Donald Trump serta ketidakjelasan tata kelola dana. Senada dengan hal tersebut, MPP PKS mendesak DPR RI untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap keanggotaan Indonesia dan rencana pengiriman personel TNI ke dalam International Stabilization Force (ISF). Di sisi lain, Pemerintah Iran melalui Duta Besar Mohammad Boroujerd menyatakan tetap menghormati kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya, meski terdapat perbedaan strategi politik terkait isu Palestina.
Situasi diplomatik semakin memanas dan mencapai titik kritis pasca pecahnya serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mengeluarkan tausiyah yang mendesak pemerintah untuk segera mencabut keanggotaan dari BoP karena dianggap tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Senada dengan MUI, ormas FPI dan Muhammadiyah turut meminta Presiden Prabowo untuk menarik diri agar Indonesia tidak dipermalukan oleh pengaruh AS. Merespons dinamika ini, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa Indonesia kini membuka peluang untuk keluar dari BoP menyusul evaluasi terhadap efektivitas lembaga yang dinilai menyimpang dari tujuan awal akibat aksi militer sepihak anggota BoP terhadap Iran.
Namun, pandangan berbeda muncul dari PBNU yang menyarankan agar Indonesia tetap bertahan dalam keanggotaan BoP. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, meminta Presiden untuk memanfaatkan posisi Indonesia di dalam lembaga tersebut sebagai wadah mediasi guna mendorong perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat.
Berikut tabel respon lengkap berbagai pihak mengenai BoP dan Indonesia:
Pihak | Pendapat |
| Dino Patti Djalal (Mantan Wakil Menteri Luar Negeri) | Dino menilai bahwa operasional Board of Peace (BoP) saat ini masih sangat berisiko dan didominasi oleh pengaruh Donald Trump, sehingga Indonesia perlu bersikap realistis serta tetap membuka opsi untuk menarik diri jika terjadi penyelewengan misi. Ia menyoroti ketidakjelasan tata kelola dana, minimnya empati terhadap penderitaan warga Gaza, serta absennya aspek kemerdekaan Palestina dalam agenda transisi, sembari mendesak pemerintah untuk tetap eksplisit menyuarakan solusi dua negara (two-state solution). |
| Mohammad Boroujerd (Duta Besar Iran untuk Indonesia) | Pemerintah Iran, melalui pernyataan Boroujerdi pada Januari 2026, secara resmi menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia terkait keputusan bergabung dengan BoP di Gaza yang diprakarsai Donald Trump. Iran menegaskan bahwa perbedaan strategi politik dalam isu Palestina ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara, karena mereka mengapresiasi kebebasan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. |
| Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) | MPP PKS mendesak DPR RI untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait keanggotaan Indonesia di BoP, serta rencana pengiriman personel TNI ke dalam International Stabilization Force (ISF). |
| MUI (Majelis Ulama Indonesia) | MUI mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotan BoP. Langkah tersebut diambil usai serangan AS terhadap Iran pada akhir Februari 2026 lalu. "MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3). |
| FPI (Front Pembela Islam) | FPI menitipkan surat ke Presiden Prabowo, yang berisi bahwa FPI meminta Indonesia untuk menarik diri dari BoP. FPI juga menyebut bahwa permintaan itu diajukan karena tidak percaya kepada AS & Israel yang memiliki rekam jejak buruk dalam beragam konflik. |
| PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) | PBNU menilai BoP bisa digunakan sebagai wadah guna mendorong perdamaian perang yang saat ini berlangsung di Timur Tengah. Dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotan, Ketua PBNU, Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo tifak keluar dan memanfaatkan keanggotan Indonesia dalam BoP. Hal tersebut dilakukan demi perdamaian Iran & AS. |
| Muhammadiyah | Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abas, mengatakan bahwa Indonesia lebih baik mundur dari keanggotan BoP, daripada dipermalukan oleh Donald Trump (Presiden AS). |
| MPR RI | Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Indonesia membuka peluang untuk menarik diri dari BoP atas arahan Presiden Prabowo, menyusul evaluasi terhadap efektivitas lembaga tersebut yang dinilai menyimpang dari tujuan awal percepatan kemerdekaan Palestina akibat aksi militer sepihak anggota BoP (AS dan Israel) terhadap Iran. |
Sumber: Beritasatu & berbagai sumber
