Ketidakpastian geopolitik global yang kian terfragmentasi pada 2026 menuntut Indonesia untuk segera memperkuat ketahanan ekonomi melalui strategi diversifikasi mitra strategis di luar pasar konvensional. Dalam diskusi Jakarta Globe Insights bertajuk "Building a Stronger Partnership for Shared Global Impact" pada Selasa (29/4) di Hotel Mulia, Jakarta, para diplomat dan pakar menekankan bahwa integrasi ekonomi dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) merupakan jembatan krusial untuk mengamankan rantai pasok dan akses pasar baru.
Saat ini, proses ratifikasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dan enam pihak anggota EAEU, termasuk Rusia dan Belarus, tengah berjalan. Rusia telah mengambil langkah awal melalui parlemennya, sementara Belarus telah menyelesaikan pembacaan pertama. Implementasi penuh perjanjian ini diproyeksikan mampu menghapuskan tarif hingga 90% bagi berbagai komoditas unggulan, yang secara langsung akan menurunkan biaya perdagangan internasional di tengah tren proteksionisme global.
Mantan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo, menegaskan bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan koridor Pasifik guna menghubungkan potensi energi dan pangan dari wilayah utara, seperti Rusia dan Belarus, ke pasar domestik. “Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada komoditas mentah, tetapi juga menyentuh aspek teknologi tinggi dan ketahanan energi jangka panjang,” kata dia.
Duta Besar Rusia, Sergey Tolchenov, menawarkan solusi melalui teknologi nuklir terapung dengan reaktor modular kecil (SMR) yang diklaim mampu menjamin stabilitas harga energi selama 20 tahun. Di sisi lain, Belarus memposisikan diri sebagai pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Eurasia, sekaligus siap mendukung program prioritas pemerintah dalam swasembada pangan melalui pasokan pupuk kalium, mesin pertanian modern, hingga produk susu yang telah mengantongi pengakuan sertifikasi halal timbal balik.
Transformasi arsitektur ekonomi dunia menuju tatanan multipolar juga mendorong urgensi pembangunan sistem transaksi keuangan yang independen dari dominasi Barat guna memitigasi risiko sanksi unilateral. Duta Besar Belarus, Raman Ramanowski, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam kerangka organisasi multilateral seperti BRICS dan SCO untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan bebas intimidasi. Bagi dunia usaha, tantangan utama terletak pada keberanian mengeksplorasi peluang di tengah bayang-bayang sanksi sekunder, namun pemerintah meyakinkan bahwa sektor-sektor esensial seperti ketahanan pangan dan energi tetap memiliki ruang negosiasi yang legal secara internasional. Dengan lebih dari 20 perjanjian perdagangan yang telah dimiliki, disiplin eksekusi dan sinergi antara kebijakan industri serta perdagangan menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam pergeseran geoekonomi global ini.
