Rapor Capaian 299 Hari Kerja Presiden di Sidang Parlemen 2025

Senin, 21 September 2026 | 12:57 WIB

A
Penulis: Ajeng Wirachmi | Editor: AW
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Rapor Capaian 299 Hari Kerja Presiden di Sidang Parlemen 2025
Rapor Capaian 299 Hari Kerja Presiden di Sidang Parlemen 2025

Presiden menyampaikan laporan kinerja pemerintah selama 299 hari kerja pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 15 Agustus. Pidato ini menguraikan langkah penghematan anggaran negara, penguatan produksi pangan, pembangunan sarana sosial, hingga penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin.

Berikut rangkuman poin-poin utama pidato Presiden:

  1. Penyelamatan Anggaran dan Penertiban Sumber Daya Alam
  • Efisiensi Belanja Negara: Mengamankan anggaran sekitar Rp300 triliun dari pos perjalanan dinas hingga alat tulis kantor yang rawan pemborosan, untuk dialihkan ke sektor yang langsung menyentuh masyarakat.
  • Penguasaan Lahan Sawit: Mengambil alih kembali 3,1 juta hektare kebun kelapa sawit dari total 3,7 juta hektare lahan terverifikasi melanggar aturan kehutanan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025.
  • Penertiban Tambang Ilegal: Menindak tegas 1.063 tambang tanpa izin yang diperkirakan memicu potensi kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun.

2. Ketahanan Pangan dan Pertanian

  • Stok Cadangan Beras: Cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, mencatat angka tertinggi sepanjang sejarah sekaligus membuka kembali ekspor beras dan jagung.
  • Insentif Petani: Mematok harga pembelian gabah kering di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram dan memotong jalur distribusi pupuk langsung dari pabrik.
  • Pengawasan Pasar: Mewajibkan penggilingan padi skala besar mengantongi izin khusus pemerintah untuk mencegah permainan harga kebutuhan pokok.

3. Kinerja Ekonomi, Investasi, dan Lapangan Kerja

  • Pertumbuhan Makroekonomi: Perekonomian nasional tumbuh 5,12% dengan tingkat pengangguran turun ke posisi terendah sejak krisis 1998.
  • Realisasi Investasi: Investasi Semester I-2025 menembus Rp942 triliun, naik 13,6% dibanding periode sama tahun lalu, serta menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
  • BPI Danantara: Lembaga pengelola investasi nasional ini mengelola dana lebih dari USD1 triliun untuk mendanai sektor hilirisasi industri strategis.

4. Ekonomi Kerakyatan dan Pesisir

  • Koperasi Desa/Kelurahan: Membangun 80.000 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih guna menjamin akses sembako murah, elpiji, dan pupuk subsidi.
  • Pembangunan Desa Nelayan: Memulai pembangunan 1.100 desa nelayan mandiri berbasis investasi bergulir yang mencakup sekitar 2 juta keluarga.

5. Program Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan

  • Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyalurkan makanan harian kepada 20 juta anak dan ibu hamil melalui 5.800 dapur gizi di 38 provinsi, membuka 290.000 lapangan kerja dapur, serta menyerap hasil panen 1 juta petani dan peternak lokal.
  • Basis Data Kemiskinan: Membentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  • Sarana Pendidikan: Membuka 100 unit Sekolah Rakyat berasrama untuk keluarga prasejahtera, menyiapkan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Garuda Transformasi, memperbaiki lebih dari 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah, serta membagikan 288.000 layar pintar ke sekolah pedalaman.
  • Layanan Kesehatan: Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis telah dipakai lebih dari 18 juta warga, perbaikan kelas rumah sakit di 66 kabupaten, serta pembukaan 148 program studi kedokteran spesialis/subspesialis baru.

6. Reformasi Peradilan dan Hukum

  • Penegakan Etik Hakim: Komisi Yudisial memproses 3.752 aduan masyarakat dan mengusulkan sanksi disiplin kepada 116 orang hakim, serta menyelesaikan seleksi 9 calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc periode 2024 hingga Juli 2025.
  • Pelayanan Peradilan Elektronik: Pendaftaran perkara daring di Mahkamah Agung naik 30,84%, perkara perdata gugatan sederhana naik 68%, dan penyelesaian lewat jalur damai bertambah 28%.
  • Kesejahteraan Penegak Hukum: Menyetujui kenaikan gaji hakim hingga 280% demi menjaga integritas sistem hukum.

7. Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri

  • Struktur Militer Baru: Membentuk 6 Kodam baru, 14 Komando Daerah TNI AL, 3 Komando Daerah TNI AU, 6 Grup Kopassus, serta ratusan satuan teritorial pembangunan.
  • Kemitraan Internasional: Resmi bergabung dengan kelompok BRICS, merampungkan perjanjian perdagangan Indonesia-EU CEPA tanpa tarif masuk, dan mengerahkan dua pesawat Hercules untuk menerjunkan logistik bantuan ke Gaza.
 - (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/DATASATU)
- (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/DATASATU)

Data Terkait

daftar-lengkap-pejabat-baru-dilantik-pada-reshuffle-1-oktober-2026
Politik

Daftar Lengkap Pejabat Baru Dilantik pada Reshuffle 1 Oktober 2026

Reshuffle 1 Oktober 2026 rotasi menteri, wamen, hingga pimpinan Polri: Listyo Sigit jabat Kepala KSP, sementara kursi Kapolri kini diemban Suyudi Ario Seto.

1 hari yang lalu

presiden-prabowo-bentuk-bpgmn-untuk-cegah-karhulta
Hukum & Keamanan

Presiden Prabowo Bentuk BPGMN untuk Cegah Karhulta

Presiden Prabowo membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya pencegahan karhutla khususnya di wilayah berbasis gambut.

25 Sep 2026

dilantik-jadi-menkeu-suahasil-nazara-prioritaskan-pengelolaan-apbn
Politik

Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Nazara Prioritaskan Pengelolaan APBN

Menkeu Suahasil Nazara fokus pada pengelolaan APBN agar sehat dan kredibel. Pada 2026, APBN difokuskan untuk mendukung 8 program prioritas nasional.

16 Sep 2026

daftar-lengkap-reshuffle-kabinet-era-prabowo-subianto
Politik

Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Era Prabowo Subianto

Perombakan kabinet di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat berlangsung secara bertahap sejak awal tahun 2025 hingga September 2026.

14 Sep 2026

ini-hasil-kunjungan-prabowo-ke-rusia
Hukum & Keamanan

Ini Hasil Kunjungan Prabowo ke Rusia

Presiden Prabowo Subianto resmi memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia lewat lawatan bilateralnya ke Vladivostok pada 2–3 September 2026.

7 Sep 2026

poltracking-kepuasan-pemerintahan-prabowo-gibran-turun-jadi-55
Politik

Poltracking: Kepuasan Pemerintahan Prabowo-Gibran Turun Jadi 55%

Poltracking Indonesia merilis hasil survei yang memotret tren penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

1 Sep 2026