Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor atau eksportir tunggal. Langkah strategis yang dipimpin oleh Luke Thomas Mahony ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) untuk mengimplementasikan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Pada tahap awal, DSI akan mengelola komoditas strategis utama yang meliputi batu bara, Minyak Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (CPO), serta Paduan Besi atau Ferroalloy (Feronikel). Kehadiran lembaga ini ditargetkan mampu memberikan penghasilan bagi negara hingga 150 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan Rp2.653,92 triliun.
Pembentukan DSI bertujuan untuk mengintegrasikan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, memperkuat kontrol negara atas Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta mencegah kebocoran akibat trade misinvoicing atau praktik manipulasi ilegal. Guna mencapai target tersebut, proses transaksi akan dibagi menjadi dua tahapan utama. Tahap pertama berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Eksportir wajib mengalihkan pelaporan transaksinya melalui BUMN ini. Selanjutnya, per 1 September 2026, seluruh kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri akan sepenuhnya dijalankan secara eksklusif oleh DSI, sehingga tidak ada lagi penjualan langsung dari pihak swasta maupun BUMN produsen ke pembeli luar negeri.
Kebijakan ini mendapat dukungan kuat dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Berdasarkan pemantauan media tim riset DATASATU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya penguasaan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kehadiran DSI sebagai angin segar yang dapat mendongkrak profitabilitas perusahaan komoditas yang tercatat di bursa saham. Di sisi lain, Rosan Roeslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM & CEO Danantara menambahkan bahwa DSI dirancang untuk memastikan seluruh proses transaksi tercatat secara legal dan transparan, sekaligus menutup celah aliran uang gelap dalam aktivitas ekspor SDA Indonesia.
