Jelang 2 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih, Ini Upaya Evaluasi Pemerintah

Selasa, 11 Agustus 2026 | 08:00 WIB

M
Penulis: Melati Kristina | Editor: MA
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Jelang 2 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih, Ini Upaya Evaluasi Pemerintah
Evaluasi 2 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah kinerja pemerintahan selama hampir 2 tahun Kabinet Merah Putih, mulai dari reformasi birokrasi hingga penyederhanaan regulasi. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7), Prabowo menilai efisiensi pemerintahan masih belum optimal akibat banyaknya regulasi dan peraturan. Karena itu, pemerintah didorong melakukan deregulasi serta langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. 

Salah satu upayanya melalui Government Technology (GovTech), yang menurut Prabowo menjadi sarana untuk menyederhanakan pelayanan publik lewat digitalisasi, serta mendorong implementasi Single National Identity Card agar layanan semakin terintegrasi, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Evaluasi 2 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih - (Sidang Kabinet Paripurna & berbagai sumber/Melati Kristina/Diproduksi ChatGPT)
Evaluasi 2 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih - (Sidang Kabinet Paripurna & berbagai sumber/Melati Kristina/Diproduksi ChatGPT)

Dalam evaluasinya, Prabowo juga meminta pemerintah menjaga pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan stabilitas pangan. Program MBG harus memastikan penerima memperoleh makanan bergizi di sekolah tanpa mengganggu harga pangan, sementara ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga terjangkau juga perlu dijaga.

Di sisi lain, Presiden menekankan pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara adil tanpa tebang pilih maupun membedakan pelakunya.

Pada aspek fiskal daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan terdapat 79 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam menggaji ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta memenuhi pos selain belanja pegawai. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, 79 pemda tersebut membutuhkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 3,5 triliun hingga Rp 3,7 triliun. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan bantuan Rp 20,5 triliun kepada 490 pemda yang mengalami kesulitan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran ASN, PPPK, dan tunjangannya.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, skema tersebut ditempuh agar bantuan pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat sasaran sekaligus memperkuat kondisi keuangan daerah. 

Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan kewajiban fiskalnya secara lebih optimal dan mencegah terulangnya persoalan pembayaran gaji di sejumlah daerah.

Data Terkait

bgn-pasang-cctv-berbasis-ai-awasi-ribuan-dapur-sppg-mbg
Sosial Budaya

BGN Pasang CCTV Berbasis AI Awasi Ribuan Dapur SPPG MBG

BGN memperketat pengawasan dapur SPPG secara digital lewat pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV) dan kecerdasan buatan (AI).

2 Nov 2026

rincian-penghematan-rp44-triliun-program-mbg-badan-gizi-nasional
Ekonomi

Rincian Penghematan Rp44 Triliun Program MBG Badan Gizi Nasional

BGN mencatatkan efisiensi anggaran dan pengembalian dana ke kas negara hingga mencapai sekitar Rp44 triliun dalam refleksi 100 hari kinerja MBG 2.0.

2 Nov 2026

transformasi-mbg-20-perbaiki-tata-kelola-dan-hemat-anggaran-negara
Sosial Budaya

Transformasi MBG 2.0 Perbaiki Tata Kelola dan Hemat Anggaran Negara

Program MBG resmi memasuki babak baru lewat peluncuran skema "Transformasi MBG 2.0" dalam agenda evaluasi 100 hari kerja kepemimpinan baru.

30 Okt 2026

mbg-libatkan-puluhan-ribu-umkm-serapan-pekerja-formal-masih-terbatas
Ekonomi

MBG Libatkan Puluhan Ribu UMKM, Serapan Pekerja Formal Masih Terbatas

Program MBG melibatkan 52.689 UMKM sebagai pemasok dan menyerap 1,03 juta tenaga kerja, walaupun sebagian besar pekerja merupakan relawan.

30 Okt 2026

kasus-keracunan-mbg-disorot-penanganan-hukum-terus-berlanjut
Hukum & Keamanan

Kasus Keracunan MBG Disorot, Penanganan Hukum Terus Berlanjut

Kasus keracunan MBG menimbulkan sorotan terhadap penegakan hukum dan pertanggungjawaban penyelenggara. Pemulihan dan kompensasi korban perlu dijamin.

28 Okt 2026

survei-kepuasan-kinerja-prabowo-dan-gibran-terbelah-di-berbagai-riset
Politik

Survei Kepuasan Kinerja Prabowo dan Gibran Terbelah di Berbagai Riset

Rangkaian survei terbaru dari berbagai lembaga riset memperlihatkan dinamika penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

28 Okt 2026