RANGKUMAN
Connecting Indonesia, Accelerating Growth
Special Session B.1
Investor Daily Room
Jakarta, 08 Oktober 2026
Speakers:
1. Achmad Muchtasyar - Presiden Director PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. Rivan A. Purwantono - President Director PT Jasa Marga (Persero)
3. Novel Arsyad - President Director PT PP (Persero) Tbk
4. Mohamad Dian Revindo Ph.D - Associate Director Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Indonesia University (LPEM FEB UI)
Integrasi Infrastruktur Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi, Danantara Didorong Satukan Ekosistem Logistik
JAKARTA – Integrasi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri yang selama ini berjalan secara sektoral dinilai perlu diselaraskan agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Connecting Indonesia, Accelerating Growth pada Special Session B.1 Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Achmad Muchtasyar, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad, serta Associate Director LPEM FEB Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo.
Para pembicara menyoroti pentingnya perubahan paradigma pembangunan infrastruktur, dari sekadar menghubungkan wilayah atau transport corridor menjadi koridor ekonomi (economic corridor) yang mampu mendorong aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah pembangunan infrastruktur yang masih terfragmentasi. Sejumlah pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri telah selesai dibangun, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan konektivitas dengan infrastruktur pendukung.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Danantara sebagai superholding BUMN dipandang dapat menjadi momentum untuk menyelaraskan rencana strategis antarperusahaan negara sekaligus mengintegrasikan rantai pasok logistik nasional.
Pelabuhan Belum Optimal karena Keterbatasan Konektivitas
Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyoroti masih adanya pelabuhan yang belum dapat beroperasi secara optimal meskipun pembangunan fisiknya telah rampung.
Kondisi tersebut antara lain terjadi di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Patimban, yang menghadapi tantangan konektivitas dengan jaringan jalan tol maupun kawasan industri pendukung. Padahal, peran pelabuhan sangat strategis mengingat lebih dari 60% logistik nasional diangkut melalui jalur laut.
Pelindo saat ini mengoperasikan pelabuhan komersial yang tersebar di 32 provinsi, dengan empat regional, 67 cabang, dan sekitar 29.000 pegawai. Skala operasional perusahaan mencakup arus peti kemas sebesar 19,8 juta TEUs, barang nonpeti kemas 195,2 juta ton, penumpang 20,4 juta orang, serta pelayanan kapal sebesar 1.423 juta gross tonnage (GT).
Achmad mencontohkan Pelabuhan Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, yang sempat mengalami keterbatasan aktivitas selama lima tahun karena belum didukung akses jalan memadai. Pelabuhan berstandar internasional tersebut hanya terhubung dengan Pontianak melalui jalan sepanjang sekitar 60 kilometer yang relatif sempit.
Perkembangan mulai terjadi ketika MIND ID menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat hilirisasi alumina, dengan satu smelter yang telah beroperasi dan tiga smelter tambahan yang direncanakan. Pengembangan kawasan juga mencakup rencana pembangkit listrik berkapasitas 1,2 gigawatt. Aktivitas industri tersebut diproyeksikan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja, dengan total populasi terkait mencapai sekitar 9.000 orang termasuk keluarga pekerja.
Sejalan dengan pengembangan kawasan industri, Kementerian Pekerjaan Umum mulai memproses pembangunan jalan tol Kijing–Pontianak. Kasus ini memperlihatkan bahwa pembangunan pelabuhan harus berjalan beriringan dengan pengembangan industri, penyediaan energi, akses transportasi, dan pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Jalan Tol Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono memaparkan kontribusi jaringan jalan tol terhadap efisiensi transportasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jasa Marga saat ini mengelola sekitar 1.294 kilometer jalan tol atau sekitar 42% dari total jalan tol operasional nasional. Khusus jaringan Trans-Jawa, perusahaan mengelola sekitar 676 kilometer yang tersebar di 13 ruas jalan tol di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Berdasarkan data yang dipaparkan, daerah yang terhubung langsung dengan jaringan jalan tol mencatatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar 5%–7% per tahun. Angka tersebut lebih tinggi sekitar 0,5–1,5 poin persentase dibandingkan daerah yang tidak memiliki akses langsung ke jalan tol.
Keberadaan jalan tol juga memangkas waktu perjalanan antarkota secara signifikan. Perjalanan Jakarta–Surabaya yang sebelumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga hari kini dapat ditempuh sekitar delapan hingga sepuluh jam. Sementara itu, perjalanan Jakarta–Semarang membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam jam.
Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor logistik, tetapi juga transportasi penumpang dan pariwisata.
Pengembangan jaringan Trans-Jawa turut mendorong pertumbuhan layanan bus dan shuttle antarkota antarprovinsi, dengan sekitar 1.500–2.000 bus eksekutif dan sleeper serta pertumbuhan armada baru yang mencapai 60%.
Pada sektor pariwisata, kunjungan wisatawan nusantara ke sejumlah destinasi yang terhubung jaringan tol meningkat sekitar 20%–35%. Saat puncak musim liburan, peningkatan kunjungan mencapai 50%–70%, sedangkan tingkat okupansi hotel bertambah sekitar 10%–15%.
Dampak tersebut terlihat di sejumlah kawasan wisata, antara lain Joglosemar, Jawa Timur, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Bromo, dan Ijen. Meski demikian, Rivan menilai integrasi infrastruktur masih menghadapi tiga hambatan utama, yakni standardisasi data yang belum terpadu, tata kelola kelembagaan yang terpisah, serta kebijakan antarinstansi yang belum selaras.
Digitalisasi Logistik untuk Pangkas Biaya
Selain integrasi fisik, para pembicara menekankan pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional. Pelindo telah meluncurkan platform Adhara atau National Maritime Logistics Ecosystem Platform pada 1 Oktober 2026.
Platform tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang sebelumnya berjalan secara terpisah, mulai dari Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Indonesia National Single Window (INSW), Pelindo, perusahaan pelayaran, freight forwarder, perusahaan angkutan truk, hingga pengelola depo dan pergudangan.
Melalui integrasi tersebut, Pelindo menargetkan penurunan biaya logistik, kepastian waktu pengiriman, peningkatan transparansi data, dan penguatan daya saing logistik nasional.
Di sektor jalan tol, Jasa Marga mengembangkan Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC), pusat pengendalian lalu lintas terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan machine learning. Sistem tersebut didukung lebih dari 3.500 CCTV, 246 radar, 28 kamera pengukur kecepatan, 509 GPS, serta tujuh perangkat Weigh in Motion (WIM).
Teknologi ini digunakan untuk mendukung pengelolaan lalu lintas, termasuk pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way saat arus mudik dan balik Lebaran.Jasa Marga juga mendorong penerapan supply chain intelligence untuk memantau pergerakan logistik dari produsen, gudang, pusat distribusi, hingga pelabuhan dan pasar.
Pergudangan Jadi Mata Rantai Logistik yang Perlu Diperkuat
Associate Director LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menilai konektivitas nasional perlu dibangun melalui tiga lapisan utama, yakni infrastruktur fisik, regulasi dan kelembagaan, serta pengembangan pasar dan rantai pasok.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik Indonesia telah berlangsung secara masif. Namun, keberhasilan pembangunan belum cukup diukur dari ketersediaan jalan, jembatan, pelabuhan, maupun bandara.
Keterhubungan antarmoda transportasi, keselarasan regulasi, dan pengembangan pusat industri menjadi faktor penting agar infrastruktur mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.Dian juga menyoroti sektor pergudangan dan penyimpanan sebagai salah satu mata rantai yang masih lemah dalam sistem logistik nasional.
Tingginya waktu penumpukan barang atau dwelling time di pelabuhan tidak selalu disebabkan rendahnya kualitas pelayanan. Dalam sejumlah kondisi, pelaku usaha justru memanfaatkan pelabuhan sebagai tempat penyimpanan sementara karena dinilai aman dan relatif murah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dan Danantara didorong memberikan insentif bagi pengembangan fasilitas pergudangan di sekitar pelabuhan dan sepanjang jaringan jalan tol.
Keterlibatan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk perusahaan rintisan di sektor pergudangan, dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi barang, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dian juga mengusulkan pembentukan pusat kendali logistik nasional atau national logistics war room yang dapat berada di bawah koordinasi Danantara maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pusat kendali tersebut diharapkan mampu memantau distribusi barang dan bahan pokok secara terintegrasi sehingga pemerintah dapat merespons gangguan pasokan secara lebih cepat dan tepat.
PTPP Catat Kontribusi PSN Rp146,4 Triliun
Dari sisi pembangunan infrastruktur, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad memaparkan kontribusi perusahaan dalam mendukung berbagai proyek strategis nasional (PSN). Dalam satu dekade terakhir, PTPP telah menyelesaikan 837 proyek, yang mencakup lebih dari 500 proyek gedung dan sekitar 300 proyek infrastruktur. Sementara itu, pendapatan perusahaan dari pengerjaan proyek selama lima tahun terakhir mencapai hampir Rp110 triliun.
Hingga 2026, akumulasi kontribusi PTPP terhadap proyek strategis nasional mencapai Rp146,4 triliun, dengan sekitar 75% proyek telah selesai dan 25% lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Komposisi proyek PSN yang dikerjakan PTPP didominasi sektor irigasi sebesar 39%, bendungan 23%, serta jalan dan jembatan 17%. Sisanya mencakup pelabuhan, bandara, kawasan industri, minyak dan gas, serta proyek lainnya.
Sejumlah proyek yang dikerjakan antara lain RDMP Balikpapan, Tol Semarang–Demak, pengembangan Pelabuhan Patimban, Tol Probolinggo–Banyuwangi, Tol Jakarta–Cikampek II Selatan, serta Bendungan Bener.
Novel menjelaskan bahwa kontribusi PTPP juga diarahkan untuk mendukung empat prioritas pembangunan, yakni ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pengembangan fasilitas pendidikan.
Ia memandang integrasi BUMN melalui Danantara dapat memperkuat perencanaan pembangunan sehingga kawasan industri, perumahan, penyediaan energi, dan akses jalan tol dapat dirancang sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak lagi berlangsung secara parsial, melainkan diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang saling mendukung.
Secara keseluruhan, diskusi tersebut menegaskan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan bukan hanya memperluas jaringan fisik, tetapi juga memastikan seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
Integrasi perencanaan antar-BUMN, penguatan sistem digital, serta pengembangan pusat industri dan rantai pasok menjadi faktor penting untuk mengubah konektivitas menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional.
